PBNU tolak pemulangan eks kombatan ISIS
Selasa, 11 Februari 2020 13:25 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil dan Menlu Retno usai melakukan pertemuan di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (11/2). ANTARA/Prisca Triferna
Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak tegas wacana pemulangan ke Tanah Air warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan kelompok ISIS.
"Kami PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS karena mereka sudah pergi ke sana dengan kemauan sendiri. Setelah datang ke sana mereka ramai-ramai bakar paspor dan mengatakan ini paspor negara thogut," kata Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di gedung PBNU, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Komisioner KPU kena OTT, PBNU: Yang penting jangan tebang pilih
Dia mengatakan bahwa WNI yang bergabung dengan kelompok radikal tersebut tidak hanya mengancam akan membunuh beberapa tokoh negara, mereka juga mengancam Banser dalam sebuah video.
Tidak hanya itu, tegas Said Aqil, para WNI tersebut juga sudah menganggap ISIS sebagai negara dan oleh karena itu telah membuang kewarganegaraan Indonesia saat bergabung dengan kelompok tersebut.
"Oleh karena itu kenapa kita bicara pemulangan 600 orang kalau itu akan mengganggu ketenangan, kenyamanan 260 juta warga Indonesia," kata dia.
Baca juga: Ketua PBNU: Jangan ikut sebar perbuatan iblis
Sebelumnya, muncul wacana untuk mengembalikan WNI yang pernah bergabung dengan ISIS dan sekarang tinggal di penampungan yang berada di Suriah dan Irak.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari komunitas internasional dan saluran intelijen ada sekitar 600 orang yang mengaku sebagai WNI, meski belum terverifikasi.
Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menentukan sikap terkait wacana pemulangan itu meski beberapa menteri seperti Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan secara pribadi menolak wacana tersebut.
Baca juga: Para kiai NU kecewa Jokowi tunjuk Fachrul Razi jadi Menag
"Kami PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS karena mereka sudah pergi ke sana dengan kemauan sendiri. Setelah datang ke sana mereka ramai-ramai bakar paspor dan mengatakan ini paspor negara thogut," kata Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di gedung PBNU, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Komisioner KPU kena OTT, PBNU: Yang penting jangan tebang pilih
Dia mengatakan bahwa WNI yang bergabung dengan kelompok radikal tersebut tidak hanya mengancam akan membunuh beberapa tokoh negara, mereka juga mengancam Banser dalam sebuah video.
Tidak hanya itu, tegas Said Aqil, para WNI tersebut juga sudah menganggap ISIS sebagai negara dan oleh karena itu telah membuang kewarganegaraan Indonesia saat bergabung dengan kelompok tersebut.
"Oleh karena itu kenapa kita bicara pemulangan 600 orang kalau itu akan mengganggu ketenangan, kenyamanan 260 juta warga Indonesia," kata dia.
Baca juga: Ketua PBNU: Jangan ikut sebar perbuatan iblis
Sebelumnya, muncul wacana untuk mengembalikan WNI yang pernah bergabung dengan ISIS dan sekarang tinggal di penampungan yang berada di Suriah dan Irak.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari komunitas internasional dan saluran intelijen ada sekitar 600 orang yang mengaku sebagai WNI, meski belum terverifikasi.
Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menentukan sikap terkait wacana pemulangan itu meski beberapa menteri seperti Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan secara pribadi menolak wacana tersebut.
Baca juga: Para kiai NU kecewa Jokowi tunjuk Fachrul Razi jadi Menag
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Sidang eks-Dirut Bank Jateng di kasus korupsi pemberian kredit Sritex lanjut pembuktian
19 January 2026 20:52 WIB
Eks pimpinan KPK mengungkap awal mula penetapan Aswad Sulaiman jadi tersangka
30 December 2025 9:15 WIB
Pemkab Kudus peroleh pemasukan dari sewa lahan Eks Ngasirah Rp545,354 juta per tahun
05 December 2025 7:41 WIB
Investor di lahan eks gedung Ngasirah Kudus mulai lengkapi izin pembangunan
01 August 2025 21:48 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Wagub Jateng: Pimpinan daerah terapkan pakta integritas pelayanan masyarakat
21 January 2026 19:10 WIB