Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memprioritaskan penurunan angka kasus HIV/AIDS dan kematian ibu-bayi pada 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Selain berupaya menurunkan angka kasus HIV/AIDS dan angka kematian ibu dan bayi, kami juga memiliki dua program prioritas lain, seperti penurunan angka kemiskinan dan kekerdilan atau stunting," kata Bupati Pati Haryanto dalam rapat koordinasi di bidang kesehatan di ruang Pragolo Setda Pati, Jumat.
Ia mengungkapkan keempat program prioitas tersebut juga termasuk program nasional dan sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan sehingga harus bisa direalisasikan.
Baca juga: Temukan kasus HIV/AIDS, Kudus gencar lakukan pemeriksaan dan konseling
Baca juga: Pemkab Pekalongan ajak seluruh pihak bersinergi tanggulangi HIV/AIDS
Baca juga: Boyolali terapkan Perda penanggulangan HIV/AIDS
Sejumlah daerah yang menjadi target dalam penuntasan program prioritas tersebut, diharapkan dapat menciptakan program-program yang nyata di masyarakat.
"Pemerintah desa kami minta tidak hanya fokus di program fisik maupun infrastruktur, melainkan juga harus dapat mengarah pada pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Dalam rangka menurunkan angka kasus HIV/AIDS, dia mendorong pemberdayaan komite kesehatan di setiap kecamatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan segala unsur.
"Komite kesehatan bisa berjalan optimal. Terlebih, kepala puskesmas saat ini memiliki kewenangan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga dapat mengatur sendiri," imbuhnya.
Untuk penurunan angka kematian ibu (AKI), kata Haryanto, penanganan di Kabupaten Pati sejauh ini sudah cukup baik, karena hampir setiap tahun mengalami penurunan, sejak 2016.
"Mulai dari angka kasus sebanyak 23 persen turun menjadi 19 persen, kemudian saat ini turun lagi menjadi delapan persen," ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, target penurunan pada 2020 harus bisa tercapai karena trennya cukup positif.
Pelaksanaan program penurunan angka kekerdilan, AKI, dan angka kematian bayi (AKB), dibutuhkan kerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Bappeda, Dispermades, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pemerintah desa.
Baca juga: Kudus ditarget bebas HIV/AIDS pada 2030
Baca juga: Cegah HIV/AIDS, Pemkab Kudus minta dukungan APBDes
"Selain berupaya menurunkan angka kasus HIV/AIDS dan angka kematian ibu dan bayi, kami juga memiliki dua program prioritas lain, seperti penurunan angka kemiskinan dan kekerdilan atau stunting," kata Bupati Pati Haryanto dalam rapat koordinasi di bidang kesehatan di ruang Pragolo Setda Pati, Jumat.
Ia mengungkapkan keempat program prioitas tersebut juga termasuk program nasional dan sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan sehingga harus bisa direalisasikan.
Baca juga: Temukan kasus HIV/AIDS, Kudus gencar lakukan pemeriksaan dan konseling
Baca juga: Pemkab Pekalongan ajak seluruh pihak bersinergi tanggulangi HIV/AIDS
Baca juga: Boyolali terapkan Perda penanggulangan HIV/AIDS
Sejumlah daerah yang menjadi target dalam penuntasan program prioritas tersebut, diharapkan dapat menciptakan program-program yang nyata di masyarakat.
"Pemerintah desa kami minta tidak hanya fokus di program fisik maupun infrastruktur, melainkan juga harus dapat mengarah pada pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Dalam rangka menurunkan angka kasus HIV/AIDS, dia mendorong pemberdayaan komite kesehatan di setiap kecamatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan segala unsur.
"Komite kesehatan bisa berjalan optimal. Terlebih, kepala puskesmas saat ini memiliki kewenangan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga dapat mengatur sendiri," imbuhnya.
Untuk penurunan angka kematian ibu (AKI), kata Haryanto, penanganan di Kabupaten Pati sejauh ini sudah cukup baik, karena hampir setiap tahun mengalami penurunan, sejak 2016.
"Mulai dari angka kasus sebanyak 23 persen turun menjadi 19 persen, kemudian saat ini turun lagi menjadi delapan persen," ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, target penurunan pada 2020 harus bisa tercapai karena trennya cukup positif.
Pelaksanaan program penurunan angka kekerdilan, AKI, dan angka kematian bayi (AKB), dibutuhkan kerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Bappeda, Dispermades, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pemerintah desa.
Baca juga: Kudus ditarget bebas HIV/AIDS pada 2030
Baca juga: Cegah HIV/AIDS, Pemkab Kudus minta dukungan APBDes