Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja menyatakan Mabes Polri memberikan kekhususan kepada Papua dan Papua Barat dalam merekrut anak-anak orang asli Papua (OAP) menjadi polisi.
“Hanya dua provinsi yang diberikan kekhususan dalam pelaksanaan rekrutmen yang bertujuan untuk menjaring lebih banyak anak-anak Papua menjadi anggota Polri,” kata Irjen Pol Rodja saat memberikan paparan terkait rekrutmen penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Papua di Jayapura, Senin.
Dalam kegiatan yang dikemas dalam acara coffee morning itu dihadiri Wagub Papua Klemen Tinal, Ketua MRP Matius Murib, Wakil Ketua DPRP Papua Eduardus Kaize, anggota MRP dan DPRP Papua berlangsung dengan penuh keakraban.
Mantan Kapolda Papua Barat pada kesempatan itu mengaku kekhususan yang diberikan hingga kini tidak juga dapat menjaring lebih banyak anak-anak Papua sehingga dalam penerimaan 2019 pihaknya melakukan kanalisasi yakni memisahkan antara calon anggota Polri yang berada dari OAP dan tidak.
Baca juga: Kapolri wisuda 306 sarjana lulusan Akpol Semarang
Kanalisasi itu dilakukan saat test psykologi saat penerimaan bintara TA 2019 lalu yang hasilnya 210 ade-ade OAP dinyatakan lulus, sedangkan bila tidak dilakukan kanalisasi yang lulus hanya 124 orang.
Selain di bidang psikologi juga di beberapa bagian OAP diberikan kekhususan seperti di bidang termasuk kesehatan dan olah raga karena beberapa diantaranya tidak bisa berenang.
Bahkan kekhususan lainnya yang diberikan yaitu mulai tahun 2019 tidak lagi menggunakan nilai ujian nasional karena bila menggunakannya ade-ade OAP banyak yang gugur diadministrasi, kata Irjen Pol Rodja.
Kapolda Papua pada kesempatan itu menegaskan, Polda Papua tidak punya kewajiban untuk melatih atau mempersiapkan anak-anak khususnya OAP yang ingin menjadi anggota Polri.
Namun karena kepedulian maka pihaknya melalui polres-polres berupaya menjaring anak-anak yang berniat masuk Polri dengan melatih dan mempersiapkannya sebelum mendaftar namun untuk melaksanakan itu pemda dan pemprov harus mendukung.
Apalagi sebelumnya sudah ada kerja sama khususnya antara Pemprov Papua dengan Polda Papua terkait rekrutmen anggota Polri namun hingga kini belum pernah ada bantuan yang diberikan guna membiayai rekrutmen calon anggota Polri yang berasal dari OAP.
Wagub Papua Klemen Tinal dan Ketua MRP Matius Murib menyatakan dukungannya terkait rekrutmen terhadap OAP yang ingin menjadi anggota Polri.
Sedangkan untuk menindak lanjutin kerja sama guna membiayai anak-anak yang ingin menjadi anggota Polri, Pemrov Papua akan mengalokasinya melalui anggaran perubahan sehingga penerimaan 2020 sudah dapat terwujud, kata Wagub Klemen Tinal.
“Hanya dua provinsi yang diberikan kekhususan dalam pelaksanaan rekrutmen yang bertujuan untuk menjaring lebih banyak anak-anak Papua menjadi anggota Polri,” kata Irjen Pol Rodja saat memberikan paparan terkait rekrutmen penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Papua di Jayapura, Senin.
Dalam kegiatan yang dikemas dalam acara coffee morning itu dihadiri Wagub Papua Klemen Tinal, Ketua MRP Matius Murib, Wakil Ketua DPRP Papua Eduardus Kaize, anggota MRP dan DPRP Papua berlangsung dengan penuh keakraban.
Mantan Kapolda Papua Barat pada kesempatan itu mengaku kekhususan yang diberikan hingga kini tidak juga dapat menjaring lebih banyak anak-anak Papua sehingga dalam penerimaan 2019 pihaknya melakukan kanalisasi yakni memisahkan antara calon anggota Polri yang berada dari OAP dan tidak.
Baca juga: Kapolri wisuda 306 sarjana lulusan Akpol Semarang
Kanalisasi itu dilakukan saat test psykologi saat penerimaan bintara TA 2019 lalu yang hasilnya 210 ade-ade OAP dinyatakan lulus, sedangkan bila tidak dilakukan kanalisasi yang lulus hanya 124 orang.
Selain di bidang psikologi juga di beberapa bagian OAP diberikan kekhususan seperti di bidang termasuk kesehatan dan olah raga karena beberapa diantaranya tidak bisa berenang.
Bahkan kekhususan lainnya yang diberikan yaitu mulai tahun 2019 tidak lagi menggunakan nilai ujian nasional karena bila menggunakannya ade-ade OAP banyak yang gugur diadministrasi, kata Irjen Pol Rodja.
Kapolda Papua pada kesempatan itu menegaskan, Polda Papua tidak punya kewajiban untuk melatih atau mempersiapkan anak-anak khususnya OAP yang ingin menjadi anggota Polri.
Namun karena kepedulian maka pihaknya melalui polres-polres berupaya menjaring anak-anak yang berniat masuk Polri dengan melatih dan mempersiapkannya sebelum mendaftar namun untuk melaksanakan itu pemda dan pemprov harus mendukung.
Apalagi sebelumnya sudah ada kerja sama khususnya antara Pemprov Papua dengan Polda Papua terkait rekrutmen anggota Polri namun hingga kini belum pernah ada bantuan yang diberikan guna membiayai rekrutmen calon anggota Polri yang berasal dari OAP.
Wagub Papua Klemen Tinal dan Ketua MRP Matius Murib menyatakan dukungannya terkait rekrutmen terhadap OAP yang ingin menjadi anggota Polri.
Sedangkan untuk menindak lanjutin kerja sama guna membiayai anak-anak yang ingin menjadi anggota Polri, Pemrov Papua akan mengalokasinya melalui anggaran perubahan sehingga penerimaan 2020 sudah dapat terwujud, kata Wagub Klemen Tinal.