Solo (ANTARA) - Perum Bulog (Persero) tengah mengupayakan agar bisa menjadi pemasok beras untuk program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang merupakan program bantuan dari pemerintah untuk warga kurang mampu di berbagai daerah di Tanah Air.
"BPNT ini 'kan program pemerintah, termasuk di dalamnya beras. Seharusnya karena ini program pemerintah, jadi yang mengatur pemerintah, dalam hal ini juga melibatkan Bulog," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso usai mengikuti panen perdana padi varietas unggul yang dikembangkan oleh UNS di Solo, Jumat.
Baca juga: Buwas: Kartel kuasai pangan dalam negeri
Ia mengatakan Bulog wajib terlibat karena tugasnya menyerap beras hasil para petani. Terkait dengan kualitas beras, menurut dia, saat ini tidak ada lagi beras kualitas jelek yang diserap oleh Bulog.
"Kalau bicara kualitas, coba lihat ada atau tidak kualitas jelek. Bahkan obsesi kami ke depan tidak ada beras medium, tetapi seluruhnya beras premium," katanya.
Budi Waseso mengakui upaya Bulog untuk bisa menjadi pemasok BPNT tidak mudah karena yang terjadi saat ini adalah masih ada kepentingan dengan mafia kartel.
"Mereka masih menjadi penyalur beras BPNT. Bahkan cara pandang saat ini masih mengikuti cara pandang kartel. Program BPNT ini jadi program lahan bisnis," katanya.
Ia mengakui tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan Bulog untuk bisa memasok komoditas beras pada program BPNT yang dulunya yaitu program rastra atau beras untuk keluarga prasejahtera.
"Selalu Bulog dibilang tidak mampu, berasnya jelek. Ini yang digulirkan supaya Bulog tidak diberi kepercayaan lagi," katanya.
Sebelumnya, selain mengikuti kegiatan panen perdana, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan UNS dalam rangka meningkatkan kualitas produksi padi.
Pada kerja sama on farm tersebut, Bulog dan UNS akan membantu permasalahan para petani, utamanya dalam menerapkan teknik pertanian yang baik.
Ia mengatakan nantinya gabah kering hasil on farm tersebut dibeli oleh Bulog dengan harga Rp4.070/kg atau sesuai dengan harga pembelian pemerintah dan akan diolah di Unit Pengolahan Bulog Grogol.
Sebagaimana diketahui, pada nota kesepahaman yang berlaku hingga lima tahun ke depan ini memiliki ruang lingkup kerja sama, meliputi kegiatan pengelolaan on farm, pemanfaatan teknologi pengolahan lahan dan budidaya modern, serta manajemen dan penanganan pascapanen.
Baca juga: Bulog: Perlu sinergi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia
"BPNT ini 'kan program pemerintah, termasuk di dalamnya beras. Seharusnya karena ini program pemerintah, jadi yang mengatur pemerintah, dalam hal ini juga melibatkan Bulog," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso usai mengikuti panen perdana padi varietas unggul yang dikembangkan oleh UNS di Solo, Jumat.
Baca juga: Buwas: Kartel kuasai pangan dalam negeri
Ia mengatakan Bulog wajib terlibat karena tugasnya menyerap beras hasil para petani. Terkait dengan kualitas beras, menurut dia, saat ini tidak ada lagi beras kualitas jelek yang diserap oleh Bulog.
"Kalau bicara kualitas, coba lihat ada atau tidak kualitas jelek. Bahkan obsesi kami ke depan tidak ada beras medium, tetapi seluruhnya beras premium," katanya.
Budi Waseso mengakui upaya Bulog untuk bisa menjadi pemasok BPNT tidak mudah karena yang terjadi saat ini adalah masih ada kepentingan dengan mafia kartel.
"Mereka masih menjadi penyalur beras BPNT. Bahkan cara pandang saat ini masih mengikuti cara pandang kartel. Program BPNT ini jadi program lahan bisnis," katanya.
Ia mengakui tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan Bulog untuk bisa memasok komoditas beras pada program BPNT yang dulunya yaitu program rastra atau beras untuk keluarga prasejahtera.
"Selalu Bulog dibilang tidak mampu, berasnya jelek. Ini yang digulirkan supaya Bulog tidak diberi kepercayaan lagi," katanya.
Sebelumnya, selain mengikuti kegiatan panen perdana, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan UNS dalam rangka meningkatkan kualitas produksi padi.
Pada kerja sama on farm tersebut, Bulog dan UNS akan membantu permasalahan para petani, utamanya dalam menerapkan teknik pertanian yang baik.
Ia mengatakan nantinya gabah kering hasil on farm tersebut dibeli oleh Bulog dengan harga Rp4.070/kg atau sesuai dengan harga pembelian pemerintah dan akan diolah di Unit Pengolahan Bulog Grogol.
Sebagaimana diketahui, pada nota kesepahaman yang berlaku hingga lima tahun ke depan ini memiliki ruang lingkup kerja sama, meliputi kegiatan pengelolaan on farm, pemanfaatan teknologi pengolahan lahan dan budidaya modern, serta manajemen dan penanganan pascapanen.
Baca juga: Bulog: Perlu sinergi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia