Purwokerto (ANTARA) - Anggota Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah diimbau untuk tidak ikut serta dalam gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa pada tanggal 22 Mei 2019, kata Ketua PDPM Kabupaten Banyumas Nur Fauzi.

"Insya Allah karena pertimbangan kehidupan bernegara supaya aman, tenteram, dan kondusif, Pemuda Muhammadiyah dan Kokam (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) Banyumas menolak adanya 'people power'. Artinya, kita tidak setuju adanya itu (pengerahan kekuatan massa, Red)," katanya, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Akan tetapi, kata dia, pihaknya belum bisa memastikan apakah instruksi atau imbauan tersebut ditaati oleh seluruh anggota PDPM Kabupaten Banyumas.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ada anggota PDPM Kabupaten Banyumas yang terbawa mengikuti gerakan pengerahan kekuatan massa di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019.

"Kami sudah sampaikan bahwa itu (keterlibatan anggota PDPM dalam gerakan pengerahan kekuatan massa, Red) tanggung jawab masing-masing, tidak diperkenankan membawa nama Pemuda Muhammadiyah maupun Kokam," katanya lagi.

Lebih lanjut, Fauzi mengatakan PDPM Kabupaten Banyumas menolak "people power" karena gerakan tersebut berkaitan dengan kepemiluan, sehingga jika ada kecurangan, pelanggaran atau sengketa dalam Pemilu Serentak 2019 seharusnya diselesaikan melalui jalur yang telah ada, bukan dengan mengerahkan kekuatan massa.

Dalam hal ini, kata dia, penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pemilu dapat dilakukan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, gerakan pengerahan kekuatan massa akan menimbulkan berbagai hal yang tidak bagus bagi bangsa dan negara Indonesia.

"Apa yang dimaksud dengan tidak bagus, ya menurut kita, gerakan 'people power' ini ada tambahan unsur agama. Jadi, saya melihat masyarakat yang mau bergerak membawa tambahan atau bungkus agama, sehingga mereka agak tertarik atau pun hadir karena merasa panggilannya adalah panggilan agama," katanya pula.

Ia mengatakan gerakan pengerahan kekuatan massa tersebut sangat berisiko dan berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya khawatir menimbulkan keributan, chaos maupun bentrok. Baik bentrok antarpendukung ataupun bentrok melawan pemerintah. Itu kalau satu hari selesai, kalau mereka bertahan, bisa jadi mengganggu pemerintahan pusat," katanya lagi.