Cilacap (ANTARA) - Tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menolak gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa serta mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu Serentak 2019.

"Menjaa persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antarumat beragama pasca-Pemilu Serentak 2019 merupakan hal penting yang harus kita lakukan," kata Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin K.H. Idhadurrohman di Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Selasa.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menolak gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh seruan dan ajakan yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Imam Besar Masjid Agung Darussalam Cilacap K.H. Muslikhun Azhari mengajak seluruh warga Kabupaten Cilacap untuk menolak dengan tegas ajakan atau keinginan dari pihak mana pun untuk melakukan pengerahan kekuatan massa terkait dengan hasil Pemilu Serentak 2019.

Menurut dia, gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa tersebut menyalahi undang-undang.

"Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa mempertahankan kondisi yang sudah cukup baik, aman, dan tertib. Kondisi di mana kita bisa nyaman melaksanakan aktivitas apa pun, beribadah, dan bekerja agar tetap dijaga dengan baik," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap Ahmad Soim El Amin mengatakan pihaknya sudah menyerukan kepada seluruh tokoh lintas agama untuk senantiasa menjaga persatuan antarumat beragama.

Selain itu, kata dia, pihaknya mengajak tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu untuk senantiasa mempertahankan NKRI serta siap untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami menolak dengan tegas gerakan 'people power'. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mau diprovokasi dan diadu domba, apalagi diajak untuk melakukan gerakan 'people power' karena gerakan tersebut inkonstitusional, memecah belah bangsa, dan akan berujung kepada kehancuran," kata pria yang akrab disapa Gis Soim itu.