Kemenlu: Tahan Amarah Terkait Insiden Bendera Terbalik
Rabu, 23 Agustus 2017 14:56 WIB
Penasihat senior Isu Strategis Kementerian Luar Negeri RI Djauhari Oratmangun (kedua dari kiri) saat memberi presentasi pada acara ASEAN Busines Talks yang diselenggarakan oleh London School of Public Relations (LSPR) di Jakarta, Selasa. Djauhari did
Jakarta, ANTARA JATENG - Penasihat senior Isu Strategis Kementerian Luar
Negeri RI Djauhari Oratmangun meminta agar masyarakat Indonesia menahan
amarah dan emosi terkait insiden bendera Indonesia yang terbalik dalam
"booklet" SEA Games 2017 di Malaysia.
"Saya lihat sudah banyak unggahan atau komentar yang berujung pada ujaran kebencian. Jika dibiarkan dikhawatirkan bisa memicu konflik," tutur Djauhari saaat ditemui dalam agenda "ASEAN Business Talk" di Jakarta, Selasa siang.
Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Federasi Rusia itu, masyarakat perlu meninggalkan amarahnya mengingat adanya target ASEAN sebagai "Satu Pandangan, Satu Identitas, dan Satu Komunitas" pada tahun 2025.
Di dalamnya juga termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara anggota ASEAN.
"Makanya jika ini dibiarkan, konflik yang terjadi justru bisa menghambat tujuan bersama kita di tahun 2025," tukas Djauhari, menambahkan.
Kondisi ini dinilai Djauhari sebagai salah satu tantangan ASEAN ke depan yang harus diselesaikan.
"Ini berkaitan langsung dengan situasi ekonomi di kawasan. Kalau tidak aman, ada konflik, semua (investor) pasti akan menghindar," katanya dengan tegas.
Oleh karena itu demi terciptanya cita-cita kesejahteraan bersama di tahun 2015 maka sudah sewajarnya jika semua pihak harus bisa menahan diri dan memaafkan.
Kegiatan bertema ASEAN Business Talk tersebut merupakan agenda yang diselenggarakan oleh ASEAN Public Relations Network, sebuah lembaga studi kawasan Asia Tenggara yang berada di bawah London School of Public Relations Jakarta.
Pendiri dan Direktur LSPR Prita Kemal Gani menyampaikan, melalui agenda ASEAN Business Talk diharapkan kalangan pebisnis, praktisi, mau pun masyarakat dapat memahami pentingnya ASEAN bagi kemajuan negeri.
"Saya lihat sudah banyak unggahan atau komentar yang berujung pada ujaran kebencian. Jika dibiarkan dikhawatirkan bisa memicu konflik," tutur Djauhari saaat ditemui dalam agenda "ASEAN Business Talk" di Jakarta, Selasa siang.
Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Federasi Rusia itu, masyarakat perlu meninggalkan amarahnya mengingat adanya target ASEAN sebagai "Satu Pandangan, Satu Identitas, dan Satu Komunitas" pada tahun 2025.
Di dalamnya juga termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara anggota ASEAN.
"Makanya jika ini dibiarkan, konflik yang terjadi justru bisa menghambat tujuan bersama kita di tahun 2025," tukas Djauhari, menambahkan.
Kondisi ini dinilai Djauhari sebagai salah satu tantangan ASEAN ke depan yang harus diselesaikan.
"Ini berkaitan langsung dengan situasi ekonomi di kawasan. Kalau tidak aman, ada konflik, semua (investor) pasti akan menghindar," katanya dengan tegas.
Oleh karena itu demi terciptanya cita-cita kesejahteraan bersama di tahun 2015 maka sudah sewajarnya jika semua pihak harus bisa menahan diri dan memaafkan.
Kegiatan bertema ASEAN Business Talk tersebut merupakan agenda yang diselenggarakan oleh ASEAN Public Relations Network, sebuah lembaga studi kawasan Asia Tenggara yang berada di bawah London School of Public Relations Jakarta.
Pendiri dan Direktur LSPR Prita Kemal Gani menyampaikan, melalui agenda ASEAN Business Talk diharapkan kalangan pebisnis, praktisi, mau pun masyarakat dapat memahami pentingnya ASEAN bagi kemajuan negeri.
Pewarta : Roy Rosa Bachtiar
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
BI Jateng: Sinergi dorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan
29 November 2025 20:35 WIB
Terpopuler - NASIONAL
Lihat Juga
Dirut ANTARA dorong peran kantor berita sebagai rujukan cek fakta yang akurat dan terpercaya
13 February 2026 8:10 WIB
LKBN ANTARA paparkan peran strategis dan kontribusi lembaga untuk pemulihan bencana
12 February 2026 18:57 WIB
Danantara ambil alih seluruh kendali dan kewenangan proyek PLTSa Samarinda
12 February 2026 10:04 WIB
KPK tegaskan penetapan Yaqut sebagai tersangka kasus kuota haji sudah sesuai prosedur
11 February 2026 15:50 WIB
Presiden Prabowo terima lima pengusaha nasional, perkuat Indonesia Incorporated
11 February 2026 9:04 WIB