#UU MASYARAKAT ADAT

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id kembali mengukuhkan empat doktor baru. Dengan demikian, Program Doktor Ilmu Hukum UMS telah melahirkan 107 doktor. ...

Hukum Perdata Islam tidak boleh berhenti sebagai teks normatif yang diterapkan secara mekanis. Ia harus hidup, berdialog dengan realitas sosial, dan menghadirkan keadilan substantif. Pesan itu ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan reformasi agraria dalam rangka penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang untuk meminta masukan dan saran terkait agenda rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ...

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Muhdi menegaskan pentingnya pembentukan Badan Tata Ruang Nasional untuk untuk menghindari tarik-menarik wewenang tata ruang antara pemerintah ...

Majelis Adat Kerajaan Nusantara berkomitmen menjaga tradisi Nusantara melalui keberadaan keraton yang hingga saat ini masih aktif di beberapa daerah. Ketua Umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara ...

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024 menghibahkan dana Rp4,2 miliar untuk 94 kelompok seni. "Bantuan hibah ...

Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sudah 14 ...

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyerahkan 35 Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan satu Indikasi Geografis (IG) bagi warga di 11 kota dan kabupaten se-Jawa ...

Sebanyak 46 guru besar dan dosen yang bergabung dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) untuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ...