#PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bersama DPRD setempat menyetujui dua agenda, yakni perubahan badan hukum Perumda BPR Blora Artha menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) serta pembahasan Raperda ...

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendorong aparatur desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel guna memperkuat pemerintahan yang bersih dan ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah menggandeng Bank Jateng menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dan mempercepat transformasi ...

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dengan Pemerintah Kota Magelang berkolaborasi mewujudkan tata kelola keuangan berbasis digital yang transparan. Kolaborasi ini ditandai dengan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan empat Rancangan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan delapan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, termasuk kepada DPRD untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka memperkuat tata kelola ...

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mengatakan, di dalam Pokok-Pokok Pikiran untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan pemangku ...

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) mempermudah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkot setempat melakukan pembayaran karena ...

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah Abdul Kholik mengusulkan operasional kereta cepat Whoosh dipisahkan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar tidak membebani perusahaan pelat ...

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengemukakan partai politik (parpol) yang kuat, transparan, dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. "Tapi kalau ...