#KEBIJAKAN WFH

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong penyiapan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2029, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Wakil Ketua Komite I ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, mencatat terdapat 11 organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalani kerja dari rumah atau work from home(WFH) dengan jumlah pekerja sebanyak ...

Menyusul kebijakan pemerintah yang memberlakukan jadwal Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi ...

Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta agar kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan sekadar slogan tetapi harus dilaksanakan dengan serius dan penuh tanggung ...

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menerbitkan Surat Edaran Nomor 000.8.6.1/001 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. ...

Gubernur Jawa Tengah (Jateng)Ahmad Luthfi meminta kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menurut meski diterapkan ...

Pemerintah Kota Semarang hingga saat ini belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap hari Jumat bagi aparatursipil negara (ASN) setempat karena masih mengkaji ...

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menggowessepeda ke kantor dari tempat tinggalnya masing-masing. Dari rumah-rumah masing, mereka ...

Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai penerapan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah dapat membantu meningkatkan efisiensi, khususnya dalam ...

Perubahan besar dalam tata kelola negara sering hadir dalam bentuk yang tampak sederhana. Kebijakan *work from home* (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mulai berjalan sejak April 2026 adalah ...