Pemkab Banyumas sarankan UMKM menggunakan alternatif pengganti plastik

Jumat, 10 April 2026 14:07 WIB

Ilustrasi - Berbagai produk UMKM makanan yang dikemas menggunakan plastik. ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, menyarankan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mencari alternatif pengganti plastik di tengah kelangkaan bahan baku yang terjadi saat ini.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi di Purwokerto, Banyumas, Jumat, mengatakan kelangkaan plastik mulai dikeluhkan para pedagang karena harga yang meningkat dan ketersediaannya terbatas di pasaran.

“Keluhan dari pedagang memang sudah ada, mereka menyampaikan bahwa plastik sekarang mahal dan langka,” katanya.

Ia mengatakan kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk tetap berproduksi dengan mencari solusi kemasan lain, meskipun tidak semua jenis produk mudah beralih dari plastik.

Menurut dia, pelaku usaha yang masih memiliki stok plastik saat ini masih bisa menjalankan usahanya seperti biasa.

Akan tetapi bagi yang sudah kehabisan stok, kata dia, mulai mengalami kesulitan dalam mengemas produk yang mereka hasilkan..

“Yang masih punya stok ya masih jalan, tapi yang sudah tidak punya, itu yang sekarang kebingungan mencari alternatif,” katanya.

Ia mengakui penggantian kemasan plastik tidak mudah, terutama untuk produk makanan basah yang membutuhkan kemasan praktis dan kedap.

“Kalau makanan basah itu sulit diganti selain plastik. Mau pakai kaca mahal, sementara alternatif lain seperti aluminium foil juga masih mengandung plastik,” katanya menjelaskan.

Pihaknya telah mendorong pelaku UMKM untuk mencoba inovasi kemasan nonplastik melalui pelatihan yang diberikan, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala terutama untuk jenis produk tertentu.

Lebih lanjut, ia mengatakan kelangkaan bahan baku plastik merupakan persoalan nasional karena masih bergantung pada impor.

Menurut dia, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan tengah berupaya mencari sumber bahan baku alternatif selain dari kawasan Timur Tengah.

“Ini persoalan nasional, bahan baku plastik itu impor. Kita menunggu kebijakan dari pusat,” kata Gatot.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujianto mengatakan sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan lonjakan harga plastik yang mencapai 80 persen, sehingga berdampak langsung terhadap kegiatan usaha, khususnya sektor makanan

Menurut dia, kondisi tersebut memaksa pelaku UMKM dihadapkan pada dua pilihan sulit, yakni menaikkan harga jual produk kepada konsumen atau menurunkan margin keuntungan.

Dalam hal ini, kata dia, apabila pelaku usaha memilih menaikkan harga jual, terdapat risiko pasar menjadi sensitif sehingga berpotensi menurunkan daya beli dan jumlah penjualan.

“Kalau mereka menaikkan harga jual ke end user, kalau market-nya sensitif bisa jadi mereka tergeser atau mengurangi potensi pembelian,” katanya menegaskan.

Sementara jika memilih menurunkan margin, kata dia, pelaku usaha harus siap dengan berkurangnya keuntungan, bahkan dari sebelumnya sekitar 30 persen menjadi 15-20 persen.

“Semua harus dihitung dengan matang, jangan sampai salah mengkalkulasi harga pokok dan harga jual, akhirnya malah merugi,” katanya.

Ia mengatakan bagi pelaku UMKM makanan, penggunaan plastik sebagai kemasan utama sulit untuk disubstitusi dengan bahan lain.

Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan sektor ritel yang dapat mengganti kantong plastik dengan tas alternatif, karena kemasan plastik untuk produk makanan masih menjadi kebutuhan utama.

“Kalau makanan itu hampir tidak bisa digantikan, karena kemasan primernya memang membutuhkan plastik,” katanya.

Ia mengharapkan kenaikan harga plastik tersebut bersifat sementara sehingga pelaku UMKM masih dapat menyiasatinya dengan penyesuaian margin tanpa harus menaikkan harga jual.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu merespons kondisi tersebut agar tidak semakin membebani pelaku usaha kecil.

“Harapannya ada kebijakan khusus dari pemerintah yang bisa membantu mengatasi kondisi ini,” kata Pujianto.