Anggota DPD : Pernyataan Syaiful Mujani berpotensi picu kegaduhan

Kamis, 9 April 2026 12:55 WIB

Anggota DPD RI Abdul Kholik di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026), menyoroti pernyataan pengamat politik Syaiful Mujani yang dinilai berpotensi memicu kegaduhan. ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai pernyataan pengamat politik Syaiful Mujani berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat serta berdampak kurang baik terhadap penguatan demokrasi.

“Kami melihat munculnya semacam kegaduhan berkaitan dengan kritik tersebut. Sebagai senator Jawa Tengah, saya menyesalkan dan menyayangkan pernyataan itu,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan pernyataan yang disampaikan secara terbuka dan vulgar berisiko menimbulkan penafsiran yang keliru jika tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Menurut dia, kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disampaikan melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan instabilitas.

“Kalau tidak dipahami dengan baik, ini bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Bahkan bisa direplikasi oleh berbagai elemen masyarakat dengan narasi yang mengarah pada upaya penggulingan pemerintahan, ini sangat negatif,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dalam demokrasi, pergantian kepemimpinan harus berjalan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan dan melalui mekanisme konstitusional.

“Periode pemerintahan harus berjalan sebagaimana mestinya dan tidak boleh ada upaya memotong di tengah jalan. Kritik harus disampaikan melalui mekanisme lembaga,” katanya menegaskan.

Ia mengatakan kritik yang sehat seharusnya memperkuat sistem demokrasi, bukan justru melemahkan atau menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai merespons dinamika tersebut secara bijak dengan tetap membuka ruang komunikasi dengan berbagai kalangan.

Ia mengharapkan polemik serupa tidak terus berulang karena dapat berdampak negatif terhadap pendidikan politik masyarakat, khususnya generasi muda.

“Ini tidak baik untuk demokrasi kita dan pendidikan politik generasi ke depan. Karena itu, saya berharap tidak ada lagi pernyataan yang bernuansa mendorong penggulingan pemerintahan,” kata Kholik.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada kesempatan berbeda juga mempertanyakan adanya ajakan pemakzulan pemerintahan.

"Ajakan untuk 'impeachment' misalnya, sangat tidak tepat, membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak," kata Ahmad Luthfi dalam sebuah kegiatan di Solo, Selasa (7/4).

Ia melanjutkan, kritik di alam demokrasi bukanlah hal yang dilarang. "Tapi harus ada alasan dan solusi yang benar, basis datanya benar, jangan asal 'njeplak' atau bicara," katanya menegaskan.

Menurut dia, di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik seperti saat ini, harus dilihat secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. "Lihat di luar (negeri), ada perang dagang, dan lain sebagainya. Makanya menjadi tidak etis kalau mau mengajak 'impeachment'," kata Ahmad Luthfi.

Seharusnya, katanya melanjutkan, justru yang diperkuat adalah persatuan dan kesatuan. "Karena persatuan dan kesatuan merupakan nyawa Indonesia untuk mereduksi dampak dari ketidakpastian global," kata mantan Kepala Polda Jawa Tengah itu.