Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung rencana pemerintah pusat untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang, Senin, menyambut baik rencana kebijakan terbaru terkait KUR yang memungkinkan pinjaman Rp1 juta hingga Rp100 juta tanpa agunan bagi pelaku UMKM.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu surat edaran (SE) resmi dari Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM serta Kemenko Perekonomian mengenai mekanisme penyaluran.
"Kami menunggu SE dari Kemenkop, Kementerian UMKM dan Kemenko dulu, untuk mekanisme penyaluran KUR," katanya.
Apabila benar skema KUR tanpa agunan diberlakukan, kata dia, hal itu akan menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.
"Kalau benar pinjaman Rp1 juta–Rp100 juta bisa tanpa agunan, itu bagus sekali. Akan sangat membantu UMKM," katanya.
Ia mengingatkan bahwa KUR bukan sekadar fasilitas pinjaman, tetapi bentuk bantuan pemerintah bagi para pelaku usaha kecil yang menjadi pendorong ekonomi rakyat.
"KUR bukan sekadar pinjaman. Ini adalah bantuan pemerintah untuk para UMKM," katanya.
Ia juga berpesan agar pelaku UMKM menggunakan fasilitas pembiayaan ini secara bertanggung jawab dan diarahkan pada modal yang produktif.
"Gunakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan berhenti berinovasi dan tingkatkan kualitas produksi," katanya.
Pemkot Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, lanjut dia, selalu siap membantu pendampingan dan konsultasi bagi pelaku usaha.
"Jangan ragu meminta bantuan dan sharing dengan Pemerintah Kota Semarang. Kami menunggu cerita sukses para pelaku usaha, untuk kemajuan dan Kota Semarang yang semakin hebat," pungkasnya.
Baca juga: Pemkot Semarang alokasi Rp700 miliar pada 2026 untuk pangan-lingkungan hidup
