Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti cukup banyaknya kekosongan jabatan kepala dinas di lingkup pemerintah kota setempat, yang diisi dengan pelaksana tugas (Plt).
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Abdul Majid, di Semarang, Rabu, menjelaskan bahwa rangkap jabatan sebenarnya hal yang lumrah terjadi di dalam tata kelola pemerintahan.
Namun, kata dia, semestinya tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong dan hanya diisi oleh Plt, terutama untuk dinas-dinas yang saat ini perannya sangat vital.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa saat ini Kota Semarang sedang di kepung bencana sehingga menyayangkan jika OPD, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Sosial masih Plt.
Ia meminta jabatan kosong di dinas-dinas strategis harus segera di isi untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menangani permasalahan yang dihadapi.
"Kalau masih diisi Plt kan kurang gercep (gerak cepat). Kami minta Bu Wali segera mengisi jabatan kosong yang strategis," katanya.
Selain delapan kepala OPD, ia menyebutkan bahwa kekosongan juga terjadi pada jabatan pemangku wilayah, yakni lurah dengan adanya 44 jabatan lurah yang kosong.
Kekosongan tersebut, kata dia, memang cukup disayangkan, apalagi puncak musim hujan belum berakhir sehingga potensi banjir yang semakin besar masih mengancam.
"Sebentar lagi kan akhir tahun dan kondisi cuaca ini tidak bisa kita prediksi. Kalau di dinas teknis dan lurah ini kosong (pimpinan definitif, red.) kan rancu," katanya.
Karena itu, pihaknya meminta Pemkot Semarang segera mengisi jabatan kosong, terutama untuk posisi lurah yang merupakan ujung tombak dari pelayanan publik kepada masyarakat.
Apalagi, kata dia, lurah pada akhir tahun ini bertanggung jawab menangani laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan operasional Rp25 juta dari masing-masing rukun tetangga (RT).
Selain itu, Majid mengingatkan bahwa penempatan pejabat juga harus sesuai dengan kompetensinya, terutama di dinas-dinas yang bersifat teknis, seperti Disperkim.
"Kami minta dipercepat karena merupakan pelayanan. Kami juga pesan, kalau dinas teknis ya di isi oleh orang-orang teknis yang paham lapangan," katanya.
Setidaknya ada tujuh jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Semarang yang masih kosong dan dijabat oleh Plt.
Yakni, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta posisi Direktur RSUD Wongsonegoro.
