Satgas Pangan Kota Pekalongan pastikan tak ada pelanggaran HET beras

Selasa, 28 Oktober 2025 01:48 WIB

Tim Satuan Tugas Kota Pekalongan sedasng melakukan pantauan di sejumlah tempat penjualan beras dan penggilingan padi di Pekalongan, belum lama ini. ANTARA/Kutnadi

Pekalongan (ANTARA) - Tim Satuan Tugas Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melalui operasi terpadu memastikan tidak ada pelanggaran harga eceran tertinggi beras yang dijual oleh para pedagang pasar tradisional maupun toko modern.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pekalongan Kota AKP Setiyanto di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa operasi terpadu yang melibatkan satgas pangan Polda Jateng, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Polres Pekalongan Kota ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok.

"Ini menegaskan komitmen bersama untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan harga eceran tertinggi beras yang dijual oleh para pedagang," katanya.

Pada operasi terpadu itu, tim satgas melakukan pemeriksaan di beberapa titik strategis rantai pasok beras seperti di tempat penggilingan padi, Pasar Grogolan, dan ritel modern untuk memantau langsung harga dan ketersediaan beras.

"Dari hasil pengecekan, tim menemukan bahwa harga gabah di tingkat penggilingan padi sekitar Rp7.400 per kilogram sedangkan harga beras di pasar tradisional dan ritel modern masih berada di bawah atau sesuai HET yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Setiyanto mengungkapkan untuk pasokan beras juga dilaporkan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah hingga beberapa waktu ke depan.

Kegiatan ini, kata dia, merupakan langkah preventif untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras tetap terkendali di tengah fluktuasi nasional.

"Kami hadir di lapangan bukan sekadar inspeksi namun ini wujud komitmen Polri bersama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran akan kami tindak sesuai aturan," katanya.

Menurut dia, operasi pengawasan terpadu terhadap harga dan ketersediaan beras ini direncanakan dilaksanakan secara berkala hingga akhir 2025.

"Selain menekan potensi pelanggaran HET, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjaga inflasi pangan di daerah," katanya.