Purwokerto (ANTARA) - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan kegiatan Gebyar Pendidikan Non-Formal menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan nonformal sekaligus mendukung penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
"Gebyar Pendidikan Non-Formal adalah wujud nyata komitmen kita dalam meningkatkan mutu pendidikan nonformal dan mendukung Gerakan Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Banyumas," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie saat pembukaan Gebyar Pendidikan Non-Formal Tahun 2025 di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, Rabu.
Menurut dia, pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi siapa pun, kapan pun, dan di mana pun.
Ia mengatakan jumlah anak tidak sekolah di Banyumas terus menurun signifikan berkat berbagai inovasi seperti penerapan aplikasi Sipatas (Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah).
"Dulu jumlahnya sekitar 27 ribu anak, sekarang tinggal 13 ribu anak. Ini berkat inovasi dan kerja bersama berbagai pihak," katanya.
Ia mengatakan Gebyar Pendidikan Non-Formal tidak hanya menjadi sarana sosialisasi, tetapi juga wadah kreativitas dan kompetisi bagi peserta didik serta tenaga pendidik di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
Dalam ajang tersebut, kata dia, peserta terlibat dalam berbagai lomba seperti voli, tari kreasi, dan video profil, serta mengikuti ekspo hasil karya pendidikan nonformal.
"Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal di Banyumas dinamis dan inspiratif," katanya.
Ditemui usai acara, Sekda Banyumas Agus Nur Hadie mengatakan penyelenggaraan PKBM menjadi salah satu strategi efektif menekan angka anak tidak sekolah.
"PKBM itu sekolahnya fleksibel, ada yang sore, ada yang malam. Siswa-siswanya juga beragam, banyak yang sudah bekerja, tetapi tetap semangat menempuh pendidikan," katanya.
Sekda pun mengapresiasi semangat peserta PKBM yang tidak hanya belajar untuk memperoleh ijazah kesetaraan, tetapi juga berkompetisi dalam berbagai kegiatan dan hal penting untuk menumbuhkan motivasi serta rasa percaya diri.
Sementara itu, Kepala Dindik Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan penyelenggaraan kegiatan Gebyar Pendidikan Non-Formal didasari oleh tiga pertimbangan utama.
"Pertama, kami ingin memberikan informasi lengkap kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk memberikan perluasan akses layanan pendidikan dan keterampilan," katanya.
Selanjutnya yang kedua, kata dia, untuk memastikan komitmen Pemkab Banyumas dalam mendukung keberadaan pendidikan nonformal sebagai bagian tak terpisahkan dari Education for All, sedangkan yang ketiga untuk memberikan referensi agar masyarakat tidak minder atau malu bersekolah di lembaga pendidikan nonformal.
Menurut dia, upaya tersebut telah menunjukkan hasil signifikan karena angka anak tidak sekolah di Banyumas berhasil ditekan dari sekitar 27.000 anak menjadi 13.250 anak dan sebagian besar terserap ke dalam program-program di PKBM karena banyak dari mereka sudah bekerja, berkeluarga, atau terkendala faktor ekonomi.
Ia mengatakan ijazah yang dikeluarkan PKBM, seperti Paket C, memiliki kesetaraan penuh dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA).
"Ijazah Paket C itu bisa untuk kuliah, bisa untuk daftar kerja, bisa untuk daftar TNI/Polri, sehingga sama. Yang membedakan hanya penyebutannya saja," kata Joko.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah Nugraheni Triastuti mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan setempat dalam upaya menangani anak tidak sekolah.
Dia menilai pendidikan nonformal di Banyumas tidak hanya sekadar menangani ATS, tetapi juga mampu memfasilitasi anak-anak dengan berbagai kondisi untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki.
Melalui pameran produk seperti kopi dan makanan ringan dalam acara tersebut, kata dia, terlihat bahwa proses belajar berjalan secara produktif.
"Mereka belajar sambil berproduksi. Artinya, belajarnya itu produktif. Belajar tidak selalu di ruang dengan meja kursi, tetapi juga dengan beraktivitas mampu menghasilkan sesuatu itu juga merupakan proses belajar," katanya.
Nugraheni mengharapkan kegiatan seperti itu dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa pendidikan kesetaraan tidak berbeda dengan pendidikan formal dalam hal kompetensi yang dihasilkan, sehingga tidak ada lagi keraguan untuk memilih jalur pendidikan nonformal.
Baca juga: Bupati Banyumas: Penghapusan denda pajak bukti keberpihakan masyarakat
