Banyumas (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapannya mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Dawuhan melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI).
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jateng Tjasdirin saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Kamis.
"Tentu Kemenkum Jateng siap mendukung kehadiran Koperasi Desa Merah Putih melalui layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual," kata Tjasdirin.
Dalam hal ini, penguatan kelembagaan koperasi dapat diwujudkan melalui pencatatan badan hukum yang tertib dan pengelolaan hak kekayaan intelektual atas produk maupun inovasi masyarakat Dawuhan yang diharapkan memberi nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing koperasi.
Baca juga: Kakanwil Kemenkum Jateng buka Konferda Pengda INI Boyolali
Selain Kadivyankum, turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Jateng Deni Kristiawan, perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dinas terkait, serta kelompok wanita tani.
Kegiatan diawali dengan peninjauan aktivitas Koperasi Desa Merah Putih Dawuhan, kemudian dilanjutkan temu wicara antara Menteri PPPA dengan pengurus koperasi dan masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Menteri PPPA menegaskan pentingnya koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan.
Dia juga mendorong keterwakilan perempuan di struktur kepengurusan koperasi sebagai bagian dari implementasi pemberdayaan perempuan desa.
Selain itu, Menteri PPPA mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi agar berkelanjutan.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis memperkuat peran koperasi desa sebagai pilar ekonomi rakyat sekaligus wadah pemberdayaan perempuan di tingkat desa.
Baca juga: Kemenkum Jateng-Pemkab Kudus tandatangani PKS terkait sinergi layanan
Baca juga: Kemenkum Jateng serahkan tiga surat pencatatan KIK ke Pemkab Kudus
