Purwokerto (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menangani kasus anak putus sekolah di wilayah itu dengan pendekatan yang lebih fleksibel melalui pendidikan alternatif, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kepala Dindik Kabupaten Banyumas Joko Wiyono di Purwokerto, Banyumas, Rabu, mengakui jumlah anak putus sekolah di daerah itu mencapai 13.700 anak dan mayoritas disebabkan adanya kesibukan lain yang dianggap lebih menghasilkan uang.
Menurut dia, tingginya angka putus sekolah itu tidak lagi didominasi masalah ekonomi, melainkan faktor pragmatisme dan minim motivasi belajar.
"Masyarakat ada yang berpikir pragmatis, jika sudah bisa cari uang, tidak perlu sekolah," katanya.
Ia mengatakan faktor ekonomi saat ini tidak lagi menjadi penghambat utama karena program bantuan pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Banyumas Pintar sudah tersedia.
Guna mengatasi permasalahan anak putus sekolah tersebut, Dindik Banyumas mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lembaga pendidikan nonformal, seperti PKBM.
"Kalau memang tidak berminat di sekolah formal, bisa ke nonformal, yaitu PKBM," katanya.
Ia mengatakan sistem pembelajaran di PKBM dirancang untuk menyesuaikan dengan kesibukan anak, dengan pilihan jadwal pagi, siang, atau malam.
Ia menilai pendekatan tersebut lebih efektif untuk mengubah pola pikir masyarakat yang terlanjur pragmatis.
"Yang perlu kita ubah itu mentalnya. Kalau mereka sudah bisa pegang uang, bisa beli beras, sudah cukup," katanya.
Terkait dengan hal itu, Dindik Banyumas akan terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan melalui berbagai jalur, termasuk pendidikan nonformal, demi mengurangi angka putus sekolah.
Baca juga: Sekolah Rakyat diharapkan mampu putus rantai kemiskinan di Jakarta
