Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengumpulkan puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan tujuan mencegah terjadinya potensi konflik sosial antarkelompok.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata di Batang, Selasa mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya preventif menyusul bentrokan antara ormas Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) dengan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang terjadi di Kabupaten Pemalang, belum lama ini.
"Jadi kita akan mengikuti tren ya, perkembangan tingkat nasional itu akan berpengaruh di tingkat daerah. Kalau di tingkat nasional ada kejadian, kita di tingkat daerah itu sifatnya antisipasi agar jangan sampai itu terjadi di tingkat daerah," katanya.
Ia menekankan pentingnya mengikuti perkembangan situasi nasional untuk mengantisipasi dampaknya di tingkat daerah.
Kemudian, kata dia, dalam penanganan potensi konflik, pemerintah daerah juga menerapkan pendekatan pentahelix yang melibatkan semua elemen masyarakat.
"Potensi-potensi itu tujuannya mengantisipasi dan perlu pentahelix, tanggung jawab antara anak bangsa. Kalau kami metodenya seperti itu, bukan tanggung jawab pemerintah atau kepolisian atau Kodim namun semua anak bangsa yang ada di daerah ini," katanya.
Agung Wisnu Barata mengakui bahwa potensi gesekan antar-ormas dapat muncul kapan saja sehingga diperlukan upaya deteksi dini yang lebih efektif.
"Konflik yang muncul ke permukaan seringkali merupakan akumulasi dari permasalahan yang tidak terselesaikan di tingkat bawah. Potensi gesekan antar-ormas itu sendiri kan bisa saja muncul kapan saja sehingga harus ada upaya meredam dan mendeteksi dini," katanya.
Ia mengatakan pihaknya akan terus menyampaikan konsep kebangsaan Indonesia dan memantau perkembangan situasi baik di tingkat nasional maupun daerah secara berkelanjutan.
"Kami mencatat ada 197 organisasi masyarakat yang terdata dan sudah berbadan hukum sedangkan yang tidak terdata ada 97 organisasi," katanya.
