FISR 2025 jadi wadah kolaborasi untuk pengembangan beras berkelanjutan

Selasa, 29 Juli 2025 18:49 WIB

Forum on Indonesia Sustainable Rice (FISR) 2025 yang diselenggarakan di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/7/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi FISR 2025

Solo (ANTARA) - Forum on Indonesia Sustainable Rice (FISR) 2025 yang diselenggarakan di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Selasa menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam rangka pengembangan beras berkelanjutan di Indonesia.

Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional RI Andriko Noto Susanto dalam sambutannya mengatakan beras adalah pondasi sistem ketahanan pangan nasional, namun saat ini kondisinya adalah sektor pertanian padi berkontribusi pada 43 persen dari total emisi sektor pertanian.

"Saya mengapresiasi atas terseleggaranya forum sebagai ruang strategis untuk memperkuat
komitmen bersama atas sistem perberasan yang lebih berkelanjutan," katanya.

Kegiatan tersebut menghadirkan lebih dari 250 peserta dari beragam latar belakang, mulai dari petani, penggiling padi, pelaku usaha, sektor swasta, startup, akademisi, pemerintah, hingga konsumen.

Forum ini menjadi wadah bagi parapihak untuk kian aktif terlibat dan berkolaborasi dalam mewujudkan sistem perberasan yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi karbon di Indonesia.

Acara diselenggarakan oleh konsorsium pelaksana Proyek Low Carbon Rice yang terdiri dari Preferred by Nature, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) dengan dukungan Uni Eropa melalui SWITCH Asia Grants Programme.

Head of Cooperation Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Thibaut Portevin mengatakan FISR 2025 menjadi momentum penting dalam mengonsolidasikan upaya lintas sektor menuju transformasi sistem pangan yang inklusif, resilien, dan rendah emisi.

"Proyek ini adalah bagian dari kemitraan strategis antara Uni Eropa dengan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Proyek Low Carbon Rice adalah contoh nyata kemitraan dalam mendorong langkah kita ke arah yang lebih berkelanjutan," katanya.

Sesi diskusi sepanjang hari pertama forum mencakup topik-topik strategis seperti pembangunan pertanian berkelanjutan di negara berkembang, adopsi praktik budidaya padi rendah emisi, peran rantai pasok dalam kebijakan beras berkelanjutan, hingga pentingnya kebijakan yang inklusif.

Seluruh diskusi ini bertujuan untuk membuka jalan menuju sistem produksi dan distribusi beras yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim, efisien dalam sumber daya, serta adil bagi seluruh pelaku.

Acara juga menampilkan pembelajaran dari proyek Low Carbon Rice yang telah membangun kemitraan sepanjang rantai pasok mulai dari pelibatan petani, penggilingan padi, hingga restoran di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kami membangun rantai pasok secara utuh mulai dari petani, penggilingan padi, hingga ke tingkat konsumen. Ini sebuah perwujudan dari gagasan rantai pasok closed loop yang harapannya dapat meningkatkan ketelusuran beras, sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko dari beras itu sendiri," kata Ketua Umum DPP PERPADI Sutarto Alimoeso.

Ia mengatakan salah satu capaian utama dari proyek ini adalah transisi penggilingan padi dari bahan bakar diesel ke listrik yang tidak hanya menurunkan emisi karbon hingga 15 persen tetapi juga mengurangi biaya operasional sebesar 40 persen.

"Acara ini juga menjadi upaya kami untuk menyampaikan kepada para pihak akan pentingnya satu langkah awal. Proyek Low Carbon Rice mengambil langkah awal tersebut, khususnya bersama para penggilingan padi kecil di lima kabupaten proyek. Hari ini, hadirnya lebih dari 250 orang dari beragam BBM latar belakang menjadi bukti bahwa langkah kecil tersebut telah tumbuh menjadi semangat yang lebih besar," kata Lead Project Manager Proyek Low Carbon Rice Angga Maulana.

Koordinator Nasional KRKP Said Abdullah mengatakan untuk memperkuat pengembangan beras berkelanjutan, konsorsium proyek Low Carbon Rice juga turut mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional dan kabupaten.

"Adanya kebijakan yang kuat tentu menjadi faktor pengungkit berkembangnya beras berkelanjutan di Indonesia. Oleh karenanya, kami melakukan advokasi ke pemerintah pusat dan kabupaten," katanya.

Di tingkat nasional, bersama Kelompok Kerja Nasional Sustainable Rice Platform (SRP NWG), advokasi dilakukan dengan penyampaian rekomendasi kebijakan ke Bappenas.

Hal yang sama juga dilakukan di Boyolali, Klaten, Sragen, Ngawi, dan Madiun. Melalui rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam merancang kebijakan ke depannya.

Sementara itu, proyek Low Carbon Rice juga telah memfasilitasi pertemuan duta besar dan perwakilan negara anggota Uni Eropa dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada tanggal 30 Juni di Surakarta dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Dardak pada tanggal 1 Juli 2025 di Surabaya.

"Langkah tersebut sebagai bentuk dukungan kami memperkuat kemitraan strategis Uni Eropa Indonesia dalam ranah transisi hijau khususnya di sektor pertanian," katanya.

Ia mengatakan FISR 2025 akan berlanjut pada 30 Juli dengan kunjungan lapangan ke praktik budidaya padi berkelanjutan di Boyolali dan Salatiga untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyaksikan langsung penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di tingkat petani dan penggilingan.