Semarang (ANTARA) - Komisi X DPR RI menyoroti kondisi sektor pendidikan di Jawa Tengah yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memerlukan perhatian dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Masukan dari para pemangku kepentingan, bahwa banyak hambatan yang dihadapi di bidang pendidikan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah saat memimpin kunjungan kerja ke BPS Jawa Tengah di Semarang, Jumat.
Ia mencontohkan lulusan sekolah vokasi di Jawa Tengah justru menjadi penyumbang pengangguran. BPS Jawa Tengah mencatat lulusan SMK menjadi penyumbang tertinggi dengan angka pengangguran mencapai 6,83 persen.
Aliyah menyebut salah satu penyebab kondisi tersebut akibat lulusan SMK gagap teknologi saat masuk dunia industri. "Lulusan SMK saat masuk di dunia industri ternyata tidak seperti yang dipraktekkan di sekolah," katanya.
Oleh karena itu ia mengharapkan pembaruan infrastruktur, sehingga lulusan SMK bisa mengisi dunia kerja dengan keahliannya.
Sementara data lain yang disajikan BPS berdasarkan kondisi sektor pendidikan di Jawa Tengah yakni angka rata-rata lama sekolah yang mencapai 8,47 tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama BPS Edy Mahmud mengatakan penduduk Jawa Tengah yang berusia di atas 15 tahun menempuh pendidikan selama 8,47 tahun.
Ia menuturkan rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah masih di bawah angka angka nasional yang mencapai 9,22 tahun atau setara dengan siswa kelas 3 SMP.
Adapun Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menambahkan salah satu tantangan pendidikan di provinsi ini masih kompleks, ada sekitar 500 ribu anak yang tidak sekolah. "Jumlah itu didominasi oleh lulusan SD hingga SMA," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan urgensi perluasan akses pendidikan, peningkatan kualifikasi guru, serta kebijakan afirmatif yang lebih tajam.
Baca juga: Persiapkan generasi adaptif, Binus University Semarang gelar "Techtopia 2025"
