
Hillary: Oposisi Suriah Belum Bersatu

Dalam wawancara dengan CNN, Hillary mengatakan oposisi di Suriah, termasuk Dewan Nasional Suriah, belum jadi jenis kekuatan oposisi yang bersatu yang telah menggulingkan pemimpin Libya Muamar Gaddafi tahun lalu.
Ia mengatakan oposisi di Libya --yang dipimpin oleh Dewan Peralihan Nasional (NTC) di negeri itu dan berpusat di kota Benghazi-- memberi Barat "alamat" untuk mengirim dukungan.
"Kami tak menghadapi itu di Suriah," kata Hillary kepada CNN sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Senin.
"Dewan Nasional Suriah (SNC) berusaha sebaik mungkin tapi tentu saja, itu belum menjadi oposisi yang bersatu," katanya.
Sementara itu, Hillary berikrar Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan semua mitranya guna mempertahankan tekanan atas pemerintah Bashar.
Peserta dari 70 negara dan wilayah, termasuk Hillary, berkumpul dalam pertemuan pertama "Teman-teman Suriah" di ibu kota Tunisia, Tunis, mulai Jumat (24/2). Mereka menyerukan gencatan senjata segera guna memungkinkan bantuan kemanusiaan memasuki negeri tersebut.
Kelompok itu juga mengakui SNC sebagai "wakil sah" bagi rakyat Suriah.
Presiden AS Barack Obama, Jumat, berikrar ia akan terus mempertahankan tekanan atas pemerintah Suriah dan menggunakan "semua alat yang tersedia" guna menghentikan pembunuhan di Suriah.
Pada Ahad Menteri Urusan Luar Negeri Lebanon Adnan Mansour, sebagaimana dikutip media lokal, mengatakan negaranya takkan mengakui kelompok oposisi Suriah, Dewan Nasional Suriah.
Mansour mengatakan kepada TV Rusia dialog adalah satu-satunya cara mengakhiri krisis politik saat ini di Suriah.
Menurut Mansour, Lebanon akan menghadapi masalah di berbagai tingkat, kalau saja pemerintah memutuskan untuk menerapkan sanksi terhadap tetangga terbesarnya itu.
Ada kemajuan oleh pemerintah Suriah untuk melakukan pembaruan, kata Mansour. Ia merujuk kepada langkah positif yang dilakukan oleh Damaskus dalam mencapai pluralisme politik dan mengubah undang-undang dasar.
Rakyat Suriah, Ahad, mendatangi 14.185 tempat pemungutan suara di seluruh negeri tersebut guna memberi suara dalam referendum nasional bagi rancangan undang-undang dasar baru di negeri itu, yang dikatakan para pejabat akan mengalihkan Suriah ke pluralisme politik.
Pewarta: -
Editor:
Totok Marwoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
