Sukoharjo (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Dr Widodo Muktiyo mengatakan keadaban komunikasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan informasi publik yang berkualitas oleh media massa.
Menurut Widodo Muktiyo di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu, pers merupakan pilar penting untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
Ia melanjutkan, dengan berbagai perubahan yang terjadi saat ini yang berujung pada era disrupsi, maka pers dan teknologi dua komponen penting dalam mewujudkan informasi publik yang berkualitas.
"Misalnya dalam sisi identitas bangsa, bagaimana Indonesia berupaya mewujudkan integritasnya di kalangan regional maupun internasional melalui berbagai kegiatan seperti menjadi Keketuaan G-20, KTT ASEAN, dan sebagainya," kata Widodo saat menjadi pembicara utama dalam diskusi fokus berkelompok (FGD) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tema "Peran Media Dalam Membangun Komunikasi Publik Yang Berkualitas" itu.
Dari sisi Goverment Public Relations (GPR), pemerintah menyiapkan sejumlah strategi agar informasi yang diterima publik sesuai dengan yang diharapkan dan targetkan. Misalnya dengan membuat perencanaan isu bersama yang melibatkan stakeholder terkait seperti LKBN ANTARA, RRI dan TVRI.
"Termasuk nation branding di era 4.0. Tujuannya agar pesan-pesan pembangunan dapat diterima publik dalam skala yang luas dan dipahami semua pihak," kata dia. Namun, ia mengakui, dengan berbagai perubahan yang terjadi baik dari sisi sumber dan penyebaran informasi maupun teknologi maka dibutuhkan pengaturan agar menjadi acuan bersama semua pihak terkait.
Ia mengungkapkan, saat ini tengah dipersiapkan sistem komunikasi publik nasional sebagai acuan bersama semua pihak terkait dalam menyampaikan informasi tersebut. "Ini tengah dipersiapkan peraturan presidennya," ujar Widodo Muktiyo.
"Jadi inilah dimensi komunikasi, bisa melindungi semua tumpah darah Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa," katanya menegaskan.
Hadir sekaligus menjadi pemantik dalam FGD tersebut Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Aliyah, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu serta HR Wijaya Kusumawardhana, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Menkominfo.
Hendry Ch Bangun mengangkat tentang peran organisasi wartawan terbesar di Indonesiia itu dalam mengawal anggotanya, sedangkan Aliyah mengenai perubahan perilaku dalam penyiaran informasi di Indonesia. "Media mengalami perubahan yang sangat cepat, dari berbasis cetak sekarang ke era digital. Tantangannya tentu berbeda," ujar Aliyah.
Sementara Ninik Rahayu menegaskan bahwa Dewan Pers mendorong agar konstituen semakin meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan. "Kami tidak lagi berbicara tentang informasi hoaks, tetapi bagaimana menciptakan informasi yang berkualitas dan profesional,' kata Ninik Rahayu.
Ninik Rahayu menambahkan, perubahan teknologi jangan ditakuti karena akan terus berlangsung untuk menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. "Termasuklah di dunia informasi. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusianya, baik dari sisi kualitas maupun etika," kata Ninik Rahayu.
