Solo (ANTARA) - Ekonom asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim menyebut inflasi hijau penting diperhatikan karena bagian dari masa depan dunia.
"Green inflation atau greenflation ini kan bagian dari ekonomi hijau, salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon," katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Menurut dia, inflasi hijau merupakan inflasi yang dihitung dari barang-barang yang memicu adanya polusi.
"Jadi inflasinya ini sudah memasukkan variabel green economy itu," kata Lukman.
Bahkan, ia menilai pertanyaan tersebut bagus dilontarkan untuk calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengetahui seberapa besar komitmen mereka terhadap ekonomi hijau.
"Karena memang masa depan ya seperti itu," katanya.
Ia mengatakan hal itu merupakan bagian dari upaya menuju nol emisi karbon pada tahun 2060.
Menurut dia, ekonomi hijau menyasar ke berbagai sektor, termasuk di sektor perbankan atau perusahaan swasta.
"Jadi laporan keuangan akan dinilai dari sudut ekonomi hijaunya, misalkan saya punya CSR, itu nanti ketika saya mengeluarkan sekian rupiah untuk CSR, berapa dampaknya terhadap pengurangan emisi karbon," katanya.
Ia mencontohkan program menanam pohon untuk mengurangi kadar karbon dioksida lingkungan.
"Misalnya menanam sekian ribu pohon, itu dihitung dia akan mengurangi CO2 berapa persen. Memang arahnya ke green economy," kata Lukman.
Sebelumnya, pembahasan tersebut muncul pada debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden, yakni saat Gibran menanyakan terkait greenflation kepada Mahfud MD.
Pada saat itu, Mahfud mengatakan untuk mengatasi inflasi hijau dengan cara menerapkan ekonomi hijau.
"Ekonomi sirkular, sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, misalnya pangan. Itu diproduksi, dimanfaatkan, dan di-recycle," katanya.
Namun Gibran menganggap jawaban tersebut tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan.
Berita Terkait
Pengamat kebijakan publik kritik aturan kemasan rokok polos
Kamis, 14 November 2024 21:40 Wib
Pengamat: Penerapan kembali UN jangan bawa sistem lama
Jumat, 8 November 2024 16:38 Wib
Pengamat sosial sebut aparat perlu sikapi aksi demo dengan hati-hati
Kamis, 7 November 2024 6:03 Wib
Pengamat pendidikan: Perlu kajian matang jika UN kembali diterapkan
Selasa, 5 November 2024 14:12 Wib
Pengamat : Wacana konversi air laut jadi tawar bisa dilakukan tapi mahal
Jumat, 1 November 2024 7:37 Wib
Pengamat pertanyakan pernyataan komisioner KPU Pusat soal penolakan berkas Dico
Kamis, 12 September 2024 11:08 Wib
Pengamat: KPU tak bisa tolak berkas pencalonan Dico-Ali
Senin, 2 September 2024 17:26 Wib
Inilah prediksi pakar untuk Pilkada Jateng
Sabtu, 31 Agustus 2024 7:14 Wib