BLT BBM dari APBD Kudus senilai Rp4,36 miliar segera disalurkan

Jumat, 28 Oktober 2022 16:13 WIB

Bantuan langsung tunai (BLT) dampak kenaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan program bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang bersumber dari APBD Kudus dengan dukungan anggaran Rp4,36 miliar tersalur pada akhir November 2022.

"Saat ini kami masih menunggu proses verifikasi dan validasi daftar calon penerima yang berjumlah 9.700 orang dengan berbasis nomor induk kependudukan (NIK)," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto di Kudus, Jumat.

Hanya saja, kata dia, untuk bisa melakukan tahapan tersebut pihaknya hanya bisa melakukan validasi 225 NIK per harinya. Untuk menuntaskannya segera, pihaknya tengah meminta persetujuan pusat agar bisa melakukan verifikasi dan validasi NIK KTP elektronik dengan jumlah lebih banyak karena ada 9.700 orang yang harus divalidasi.

Untuk itulah, pihaknya masih menunggu persetujuan, sebelum nantinya diverifikasi dan validasi secara keseluruhan.

Ia menargetkan sebelum akhir November 2022 bisa selesai, sehingga secepatnya bisa disalurkan.

Calon penerima BLT BBM yang bersumber dari APBD Kudus itu, diprioritaskan untuk warga yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kami juga memprioritaskan penerimanya nanti yang belum pernah menerima bantuan sosial (Bansos)," ujarnya.

Hal itu, kata dia, sebagai upaya pemerataan karena tujuan penyaluran BLT tersebut juga sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Dengan adanya bantuan tersebut, maka warga kurang mampu tetap bisa berbelanja kebutuhan pokok setiap harinya sehingga diharapkan tingkat inflasi di Kabupaten Kudus bisa terkendali.

Apalagi, bantuan BLT BBM tersebut rencananya diberikan kepada masing-masing penerima manfaat sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan. Sedangkan sasarannya mulai dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga sopir angkutan kota.*