Marwan Jafar: IKM perlu kemudahan modal

Pati (ANTARA) - Anggota DPR RI Marwan Jafar mendorong pemerintah daerah membantu memudahkan akses permodalan bagi industri kecil dan menengah (IKM) karena selama pandemi masih mampu menjadi buffer (penyangga) ekonomi nasional.

"Kami berharap empat pemerintah daerah, mulai dari Kabupaten Pati, Rembang, Blora dan Grobogan memberikan perhatian serius karena IKM maupun UKM menjadi faktor signifikan dan penting untuk menggerakkan sektor riil di masing-masing daerah," ujarnya saat pembukaan bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM di Jateng di Safin Hotel Pati, Senin.

Hadir pada acara tersebut, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronik, dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian Dini Hanggandari dan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Pati Hadi Santoso serta perwakilan Dinas Perindustrian dari Kabupaten Rembang, Blora, dan Grobogan secara daring.

Selain bisa menggerakkan sektor riil, kata politisi dari PKB itu, IKM juga bisa membangkitkan ekonomi daerah serta bisa berkontribusi besar terhadap keberadaan keuangan nasional.

Menurut dia kesulitan yang dihadapi para pelaku IKM masih terkait permodalan. Untuk itulah, empat kepala dinas yang hadir diharapkan untuk ikut mengetuk dunia perbankan agar mau membantu industri kecil dan menengah.

"Dunia perbankan memang diharapkan bisa membantu lebih jauh IKM maupun UKM sehingga lalu lintas potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah menjadi lebih meluas dan kualitatif," ujarnya. 

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronik, dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian Dini Hanggandari mengungkapkan bahwa Indonesia nantinya akan mengalami bonus demografi. Namun, generasi muda yang banyak tanpa dibekali keahlian tentunya akan menjadi pengangguran.

Ia berharap generasi muda tidak hanya menunggu lowongan kerja, tetapi harus bergerak maju. 

"Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan nantinya bisa menumbuhkan wirausaha baru. Karena dengan keahlian bisa membantu Indonesia membuka lowongan kerja di wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Terlebih lagi, kata dia, pemerintah daerah juga mengalami keterbatasan anggaran, sehingga tidak banyak kegiatan yang bisa mendorong masyarakatnya untuk terus mengembangkan usahanya.

Kegiatan ini sendiri, imbuh dia, merupakan kerja sama dengan DPR RI Komisi VII sehingga bimbingan teknis untuk menciptakan wirausaha baru bisa terselenggara di empat tempat, yakni Kabupaten Pati, Rembang, Blora dan Grobogan.

Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM sebanyak 240 peserta, sedangkan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan mulai 30 Mei hingga 2 Juni.

Pelaksanaannya tersebar di 12 titik karena masing-masing kabupaten menyelenggarakan bidang pelatihan kewirausahaan berbeda-beda sesuai minat masyarakatnya. Misal, di Kabupaten Pati dengan jumlah 80 peserta ada yang mengikuti pelatihan perbengkelan aluminium, pengelolaan makanan ringan, membuat pupuk organik, dan membuat lulur.