Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, tetap melaksanakan siaga bencana meskipun belum mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz di Magelang, Senin, mengatakan pemkot menyiapkan tenaga pemadam kebakaran, anggota perlindungan masyarakat (linmas), dan relawan untuk membantu penanganan bencana di daerah itu.
"Karena belum ada BPBD, sehingga penanganan kebencanaan masih di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait lainnya," katanya usai memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Ia mengatakan Kota Magelang salah satu daerah yang belum memiliki BPBD. Lembaga ini dipandang perlu meskipun Kota Magelang tergolong kecil dibandingkan dengan daerah di sekitarnya.
"Kota Magelang salah satu kota yang belum ada BPBD. Kami pakai damkar, ada juga relawan siaga bencana, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan lainnya. Armada damkar juga masih cukup, selama ini kami juga diminta membantu daerah lain," katanya.
Menurut dia, Kota Magelang rawan terdampak bencana hidrometeorologi yang belakang ini mulai mengancam sebagian wilayah di Jawa. Namun, sejauh ini kondisi di Kota Magelang masih tergolong aman dari kebencanaan.
Ia menyampaikan beberapa kejadian yang harus diantisipasi, antara lain angin kencang, tanah longsor, dan banjir bagi permukiman warga yang tinggal di bantaran Sungai Elo dan Progo.
"Kami siap membantu warga, semoga tidak ada bencana, tetapi harus siap 24 jam. Kota Magelang juga berpotensi, karena warga kami banyak juga yang tinggal di sempadan sungai, itu ada ancaman banjir, luapan sungai, dan lainnya," katanya.
Pemerintah Kota Magelang menargetkan BPBD Kota Magelang dapat terbentuk pada 2022 sehingga berbagai ancaman kebencanaan dapat diantisipasi dan ditangani sejak dini.
