Pada tahap awal, para peserta tes harus menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) yang dipusatkan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dimulai Selasa (19/10).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A Yuspahruddin yang ditemui di lokasi seleksi menjamin seleksi transparan dan bersih dari unsur KKN.
"Ini harus bersih. Kami jamin bersih. Ya itu tadi, jangan sampai peserta karena keinginannya yang luar biasa untuk menjadi pegawai negeri, akhirnya mencari-cari tempat untuk bisa membayar (calo)," tegasnya.
Yuspahruddin berharap para peserta atau keluarganya tidak mencoba untuk menyuap dan sebagainya agar lulus dalam seleksi atau bahkan terjebak oleh oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan bisa membantu atau meluluskan.
"Saya juga berharap bahwa peserta tes ini tidak berharap dengan uang itu (upaya KKN). Jangan sampai misalnya supaya bisa masuk nanti mencari-cari tempat untuk membayar uang atau sebaliknya kalau ada yang menawarkan bisa diterima dengan cara membayar uang, pasti yang menawarkan itu penipu," tegas Yuspahruddin.
Yuspahruddin menjelaskan dalam pelaksanaan seleksi, Kanwil Kemenkumham Jateng bersama UNNES menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat serta memberikan perlakuan khusus bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas.
"Kami menerapkan protokol kesehatan. Jadi mulai dari depan mereka harus cuci tangan. Kita siapkan hand sanitizer, jaraknya pun mereka diatur untuk menunggu ini (waktu seleksi) semuanya diatur. Kemudian masuk pun harus bawa surat keterangan antigen," jelas Yuspahruddin.
Selain itu, tambahnya, ada juga ruangan khusus untuk disabilitas dan ibu-ibu hamil diarahkan di lantai satu tidak ditempatkan di lantai dua atau tiga.
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon ASN Kemenkumham Jateng kali ini diikuti 24.709 peserta yang telah lebih dulu lulus seleksi administrasi. SKD akan berlangsung selama 16 hari, mulai 19 Oktober sampai dengan 4 November 2021.
Setiap harinya, seleksi berlangsung dalam 3 sesi, dimana masing-masing sesi akan diikuti oleh 505 orang peserta. Adapun formasi pegawai yang dibutuhkan untuk wilayah Jawa Tengah sebanyak 598 orang dan didominasi untuk formasi penjaga tahanan.
