Anggota DPRD Jawa Tengah meminta agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dihentikan dan dievaluasi terkait dengan temuan kasus COVID-19 klaster PTM di beberapa daerah.
"Setop dulu PTM, kesiapan sekolah dievaluasi. Kalau memang klaster besar, PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan dulu semuanya," kata anggota Komisi E DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra Yudi Indras Wiendarto di Semarang, Rabu.
Menurut dia, tidak boleh ada egoisme sektoral pada masa pandemi COVID-19, karena satu sektor akan berkaitan dengan sektor lainnya.
Baca juga: PTM semua sekolah di Kabupaten Jepara dihentikan
Sebelum pelaksanaan PTM, ia mengaku sudah mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan agar tidak "sembrono" (gegabah) dalam menerapkan kebijakan tersebut.
"Pendidikan merupakan hal yang penting, tapi di saat pandemi seperti ini, perhatikan sektor kesehatan dan ekonomi. Itu juga 'urgent'," ujarnya.
Setelah PTM dihentikan, para pelajar kembali belajar secara daring, namun kalangan guru atau tenaga pendidik mesti meningkatkan kemampuan guna memberikan materi dengan kreatif.
Yudi khawatir jika kasus COVID-19 di Jateng yang sudah mulai landai justru akan naik kembali dengan PTM di sekolah yang belum siap untuk melaksanakannya atau tidak izin terlebih dulu.
Ia berpendapat sekolah yang melaksanakan PTM harus lebih diperketat dan persoalan vaksinasi menjadi kewajiban bagi siswa yang telah memenuhi ketentuan, guru, maupun keluarga para siswa.
"Misalnya, siswanya sudah (vaksin), guru sudah, kalau orang tuanya atau kakek nenek yang tinggal serumah belum vaksin kan ya sama saja membahayakan. Hal-hal inilah yang harus dipikirkan juga," katanya.
Baca juga: 28 siswa dan guru positif COVID-19, PTM di MTs Jepara dihentikan
Selain itu, Yudi juga meminta adanya pengawasan protokol kesehatan dengan ketat terutama di pusat-pusat keramaian.
"Kalau perlu, ada semacam CCTV dan terpantau, hal itu sebagai tolok ukur seberapa patuh masyarakat akan protokol kesehatan," ujarnya.
Seperti diwartakan, kasus COVID-19 klaster PTM ditemukan di sejumlah sekolah di Jateng, mulai dari Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kota Semarang, dan cukup besar di Kabupaten Purbalingga.
