Pemkot Magelang menjaring saran ekonomi kerakyatan dari pelaku UMKM

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan diskusi kelompok terpumpun untuk menjaring berbagai saran tentang ekonomi kerakyatan, antara lain dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kaki lima, serta koperasi.

Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang Iwan Triteny Setyadi di Magelang, Senin, mengatakan, diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 itu paralel dengan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2022 yang masih berjalan.

Kegiatan yang antara lain dihadiri Anggota Komisi A DPRD Kota Magelang Tyas Anggraeni dan sejumlah pejabat oganisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) itu, kata dia, dengan tema yang bervariasi, sedangkan kali ini tentang pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Batang siapkan 20 hektare ruang usaha UMKM di kawasan industri

"Tujuan FGD ini untuk mendapat masukan dan saran dari pelakunya langsung, yakni UMKM, PKL, dan koperasi. Kita ingin mengetahui kondisi dan masalah di masyarakat, termasuk terkait akibat dari pandemi COVID-19. Begitu pula keinginan mereka seperti apa,” katanya melalui keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang.

Ia mengatakan mereka memberikan saran dan masukan dari sektor ekonomi kerakyatan yang akan menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepala daerah pada masa mendatang.

Ia menjelaskan pembangunan daerah tidak lepas dari kekuatan ekonomi kerakyatan, terlebih Kota Magelang sebagai kota jasa yang tulang punggungnya di pelayanan, baik sektor ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Melalui forum ini, pihaknya mendapat banyak saran, masukan, dan keluhan dari para pelaku ekonomi kerakyatan, salah satunya yang masih menjadi kendala utama mereka, yakni pemasaran produk yang perlu diperluas.

"Salah satu solusinya memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Banyak sekarang pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi, seperti lewat media sosial, masuk ke 'marketplace' dan lainnya. Perlu ada pemahaman lebih tentang IT (teknologi informasi), karena teknologi sekarang jadi kebutuhan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Ia menyebut Pemkot Magelang saat ini memiliki aplikasi Magelang Cerdas, salah satu isinya promosi dan pemasaran produk UMKM. Pemerintah juga sering membuat pelatihan dan pendampingan, termasuk mempertemukan pelaku UMKM dan pelaku usaha rintisan atau pebisnis besar.

"Wali kota terpilih juga memiliki program unggulan, salah satunya membuat aplikasi Magesty (Magelang Smart City). Tujuannya semua layanan terintegrasi di satu aplikasi ini, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan," katanya.

Pasangan Muchamad Nur Aziz-M. Mansyur akan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang untuk periode lima tahun mendatang, setelah menang Pilkada 2020. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu menyatakan pelantikan kepala daerah di 17 di antara 35 daerah di Jateng yang menyelenggarakan pilkada akhir tahun lalu, termasuk Wali Kota-Wakil Wali Kota Magelang, akan dilantik secara virtual pada 25-26 Februari 2021.

Iwan mengatakan wali kota terpilih juga memiliki program Magelang Keren (Kelurahan Entrepreneur Center), di mana setiap kelurahan ditarget ada klinik UMKM dengan tugas, antara lain melakukan pendampingan terkait dengan manajemen, pemasaran dan pengemasan produk.

"Ini terkait dengan program unggulan lain, yakni menciptakan 1.500 wirausaha baru. Kita punya sekitar 1.034 RT, sehingga tiap RT paling tidak punya 1-2 pengusaha baru. Mereka dilatih dan didampingi agar berkembang dan maju," katanya.

Baca juga: BI dorong pemberdayaan UMKM syariah melalui sertifikasi halal
Baca juga: Dukung UMKM saat pandemi, Henry Indraguna borong sepeda lipat