Darurat Banjir, Pemkab dan Pemkot Pekalongan bersinergi dengan Pemprov Jateng

Kab. Pekalongan (ANTARA) - Untuk mewujudkan Pekalongan bebas banjir, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana banjir.

“Karena wilayah kabupaten dan kota berdampingan jadi tidak bisa secara parsial tapi harus terintegrasi penanganan, utamanya adalah Sungai Permi, Sungai Meduri yang merupakan sungai kota dan kabupaten,” Jelas Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, di Ruang Kresna Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Senin (24/2) malam.

Asip menjelaskan wilayah Kabupaten Pekalongan yang terdampak banjir merupakan perbatasan dengan wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Pemkab dan Pemkot Pekalongan guna menangani banjir agar tidak terulang lagi.

Sejumlah langkah penanganan yang perlu dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan panjang, yakni jangka pendek dengan melakukan revitalisasi saluran, kemudian jangka menengah dengan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul dan lain-lain, kemudian jangka panjangnya adalah membuat polder di Purworejo lalu menutup Sungai Bremi dan Sungai Meduri.

Pengelolaan longstorage yang memanjang dari Kabupaten masuk ke kota, lanjut Asip juga perlu mendapat penanganan termasuk hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir karena tampungan volume air hujan yang ekstrim menjadi pelajaran setelah tanggul penanganan rob selesai.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wali Kota Pekalongan, Wakil Wali Kota Pekalongan, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Kepala BBWS Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, serta atas nama Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah Agus Purwanto.

Terkait penanganan parapet Sungai Bremi dan Meduri, lanjut Asip, akan dikoordinasikan Pemprov Jawa Tengah dengan Pemkot dan Pemkab Pekalongan, kemudian untuk penanganan tuntasnya yaitu dengan pembangunan pintu dan setasiun pompa, serta pengusulan normalisasi oleh Pemprov Jateng kepada Menteri PU-PR. 

Pemerintah Provinsi Jawa tengah juga mengusulkan penanganan Kali Kupang (Loji) dan Banger Kota Pekalongan kepada Menteri PU-PR, kemudian penyempurnaan Kali Silempang untuk mengurai beban sistem Mrican-Wonokerto, dan Pemeritah Kota, Kabupaten Pekalongan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera mengkoordinasikan dalam pengelolaan sistem polder bersama.

Baca juga: Banjir di Pekalongan, warga mulai derita gatal-gatal

Baca juga: Bupati Pekalongan pastikan pelayanan RSUD Kraron berjalan normal meski kebanjiran