Kudus (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendukung rencana pengadaan kilowatt hour (kwh) meter untuk ribuan titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kudus guna menghemat biaya tagihan rekening listriknya karena lebih transparan.
"Selama ini, masih banyak LPJU yang belum dilengkapi kwh meter sehingga tagihan listriknya dinilai jauh lebih mahal ketimbang ketika dilengkapi kwh meter," kata Ketua Komisi C DPRD Kudus Rinduwan di Kudus, Rabu.
Ia mengakui jika hal itu memang benar bisa menghemat akan didukung karena kemampuan keuangan daerah tidak hanya untuk penerangan jalan saja, melainkan ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi untuk kepentingan masyarakat.
Untuk memastikan manfaat pengadaan kwh meter, dia menganggap perlu adanya kajian terlebih dahulu sehingga hasilnya lebih tepat sasaran.
"Mana yang lebih murah, apakah tanpa alat atau menggunakan kwh meter justru lebih murah," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan LPJU juga harus memikirkan perbaikan LPJU yang rusak.
Selain LPJU yang masih bersifat konvensional, ternyata banyak LPJU tenaga surya yang mengalami kerusakan.
Agar setiap LPJU yang rusak bisa dideteksi sejak dini, dia menyarankan, untuk mengoptimalkan personel yang ada untuk keliling melakukan pengecekan lampu tersebut apakah hidup atau mati.
"Masyarakat yang setiap bulan membayar juga menginginkan lampu tersebut nyala karena dibutuhkan sebagai penerangan masyarakat saat malam hari," ujarnya.
Jumlah tiang LPJU di Kabupaten Kudus sendiri tercatat ada 6.800 titik LPJU yang tersebar di sejumlah ruas jalan di Kudus.
Berita Terkait
Pilkada Jateng, Gerindra harus koalisi meski perolehan kursi di DPRD
Senin, 11 Maret 2024 21:15 Wib
DPRD Semarang pastikan kinerja legislatif tak terganggu usai pemilu
Sabtu, 9 Maret 2024 8:03 Wib
PSI ungguli partai senior di Semarang, KPU tunggu arahan pusat
Kamis, 7 Maret 2024 5:24 Wib
Masyarakat aksi di depan DPRD Surakarta dukung "Pemilu Adem No Curang"
Jumat, 1 Maret 2024 18:03 Wib
Ketua DPRD Jateng kumpulkan puluhan dalang di Karanganyar
Kamis, 1 Februari 2024 15:29 Wib
Wali kota : Eksekutif-legislatif harus selaras mengemban aspirasi warga
Rabu, 31 Januari 2024 9:59 Wib
Revitalisasi kawasan Pecinan Kota Semaran didukung DPRD
Jumat, 26 Januari 2024 6:15 Wib
Pemkot-DPRD Kota Pekalongan kaji kenaikan tarif retribusi pasar
Rabu, 17 Januari 2024 18:23 Wib