UNS tekankan pentingnya sistem peringatan dini banjir

id peringatan dini banjir,iFEWS UNS,mitigasi banjir

UNS tekankan pentingnya sistem peringatan dini banjir

Foto aerial kawasan Jalan Gunung Sahari dan Jalan Samanhudi terendam banjir di Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020). ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Solo (ANTARA) - Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menekankan pentingnya sistem peringatan dini banjir (Integrated Flood Early Warning System/iFEWS) untuk mengantisipasi risiko banjir di wilayah Indonesia.

"Termasuk di DKI Jakarta. Dengan dipasangnya sistem iFEWS ini harapannya Pemprov DKI Jakarta dapat memantau tinggi muka air sungai hingga intensitas air hujan," kata Sorja Koesuma, peneliti di Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS, di Solo, Senin.

Ia mengatakan bahwa iFEWS meliputi empat sensor, termasuk sensor untuk mengukur tinggi air sungai dan sensor pendeteksi tinggi air waduk atau embung penampung limpasan air dari hulu, alat pengukur curah hujan, dan sensor muka air tanah.

Baca juga: Pekalongan fokus penanganan bah di wilayah langganan banjir

Data-data dari keempat sensor tersebut, menurut dia, bisa digunakan untuk menakar tingkat bahaya.

"Dengan demikian dapat ditentukan level bahaya dari seluruh daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari hulu ke hilir di Jakarta. Level bahaya yang dapat digunakan dalam iFEWS ada empat level, yaitu normal, siaga, waspada, dan awas," katanya.

Pemerintah yang wilayahnya rawan menghadapi banjir pada musim penghujan seperti DKI Jakarta, menurut dia, bisa memasang iFEWS untuk menekan jumlah korban dan kerugian material akibat bencana banjir.

Selain pemasangan iFEWS, Sorja menjelaskan, penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) dan rencana kontijensi (Renkon) banjir juga sangat penting untuk sinergi daerah di sepanjang aliran sungai.

"Terdapat 13 sungai yang melewati Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta. Setelah dokumen tersusun maka setiap kabupaten dan kota yang dilalui sungai harus komitmen untuk melaksanakan RPB dan Renkon bila terjadi banjir," katanya.

"Pada prinsipnya permasalahan banjir tidak bisa dilaksanakan di daerah hulu atau hilir saja tetapi juga harus terintegrasi dari hulu ke hilir," ia menambahkan.

Baca juga: Giliran Pekalongan, Ganjar kembali cek rumah pompa untuk antisipasi banjir
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar