Pelajar Muhammadiyah kawal remaja agar tak jadi konsumen rokok

Bogor (ANTARA) - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) memiliki komitmen untuk terus mengawal kenaikan cukai rokok yang pernah dijanjikan Pemerintah guna menurunkan konsumsi rokok pada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar.

"IPM mendukung kampanye kenaikan cukai rokok, agar konsumsi rokok di kalangan pelajar menurun," kata Ketua Tobacco Control PP IPM, Muhammad Irsyad, usai menjadi pembicara pada kampanye #RokokHarusMahal, di Taman Kencana, Kota Bogor, Minggu.

Kegiatan kampanye yang diselenggarakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota dan Kabupaten Bogor tersebut, dihadiri puluhan pelajar yang umumnya perempuan.

Baca juga: Konsumsi rokok bakal turun bila harganya Rp70 ribu/bungkus

Muhammad Irsyad menyatakan, optimistis, jika cukai rokok mahal yang konsekuensinya harga rokok juga menjadi mahal, maka sulit dijangkau oleh pelajar, sehingga konsumsi rokok di kalangan pelajar juga menurun.

"Kami juga membangun kesadaran di kalangan pelajar untuk tidak menjadi target konsumen rokok," katanya.

Sementara itu, Aktivis dari Gerakan Muda (GM) FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), Margianta Surahman, menuturkan, perokok di tingkat anak dan remaja di Indonesia saat ini sudah sangat signifikan.

"Dari data yang saya kumpulkan, anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun, ada sekitar 7,8 juta jiwa yang menjadi perokok. Sedangkan, anak usia di bawah 10 tahun, juga sudah ada yang menjadi perokok," katanya.

Menurut Margianta, dari hasil kajian GM FCTC, salah satu faktor pendorong anak dan remaja menjadi perokok adalah, meniru dari lingkungan sekitar serta iklan rokok.

Karena itu, kata dia, langkah-langkah yang dilakukan GM FCTC adalah, mendesak Pemerintah untuk menaikkan cukai rokok sampai di tingkat maksimal yakni 57 persen.

"Cukai rokok di Indonesia saat ini sekitar 30-an persen," katanya.

Margianta mengatakan, GM FCTC sudah menyampaikan proposal kepada pemerintah menaikkan cukai rokok, tapi janji pemerintah untuk menaikkan cukai rokok pada 2018, belum dilaksanakan.

"Harapan kami, Pemerintah utamakan aspirasi rakyat, jangan hanya menyampaikan pernyataan politis," katanya.