Menlu RI pimpin rapat DK PBB tentang Timur Tengah
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat mengenai situasi di Timur Tengah.
"Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan kemajuan nyata dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina," kata Menlu Retno Marsudi saat memimpin pertemuan DK PBB itu, menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pertemuan mengenai situasi di Timur Tengah itu dipimpin Menlu RI dalam kapasitas Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan.
Pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman. Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian di Timur Tengah (UNSCO) Nickolay Mladenov dan Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) Pierre Krähenbühl.
Dalam pertemuan itu, isu mengenai situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menlu RI menyampaikan bahwa sejak pertemuan yang sama pada Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, namun memburuk.
Situasi memburuk itu ditunjukkan dengan terjadinya kekerasan baru pada awal Mei 2019, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan mempengaruhi situasi keamanan global. Untuk itu penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan adanya suatu kemajuan yang konkret.
Pertemuan DK PNN yang dipimpin oleh Menlu RI menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina. Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia.
"Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan kemajuan nyata dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina," kata Menlu Retno Marsudi saat memimpin pertemuan DK PBB itu, menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pertemuan mengenai situasi di Timur Tengah itu dipimpin Menlu RI dalam kapasitas Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan.
Pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman. Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian di Timur Tengah (UNSCO) Nickolay Mladenov dan Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) Pierre Krähenbühl.
Dalam pertemuan itu, isu mengenai situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menlu RI menyampaikan bahwa sejak pertemuan yang sama pada Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, namun memburuk.
Situasi memburuk itu ditunjukkan dengan terjadinya kekerasan baru pada awal Mei 2019, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan mempengaruhi situasi keamanan global. Untuk itu penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan adanya suatu kemajuan yang konkret.
Pertemuan DK PNN yang dipimpin oleh Menlu RI menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya isu perdamaian di Palestina. Sebagai salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia.