Menyelamatkan UMKM melalui pengembangan kawasan tol

id rest area, tol, batang

Menyelamatkan UMKM melalui pengembangan kawasan tol

Bupati Batang Wihaji bersama Wakil Bupati Suyono meninjau lokasi exit tol dan rest area yang akan dipersiapkan untuk pembangunan berkonsep "Transit Oriented Development" di PTPN Siluwuk IX. (Foto: Kutnadi)

Semarang (Antaranews Jateng) - Pedagang makanan dan oleh-oleh di jalan Semarang-Batang, Jawa Tengah, pada arus mudik dan balik Lebaran 2018 menggerutu karena omzet penjualannya anjlok hingga 50 persen lebih dibanding Lebaran sebelumnya.

Melorotnya penjualan pada saat arus mudik dan balik tersebut disebabkan pemerintah memfungsikan jalan tol Batang-Semarang mulai H-7 Lebaran 2018 dengan satu jalur. Begitu pula, saat arus balik juga dibuka mulai 18 Juni 2018.

Kendati jalan tol Batang-Semarang belum mulus benar, sebagian besar pemudik memilih jalan tol tersebut. Bagi pemudik, selain masih gratis, ada kekhawatiran jalur pantura Jawa Tengah yang selama puluhan tahun jadi jalur utama mudik, juga bakal macet.

Keputusan pemerintah membuka secara temporer jalan tol yang belum sepenuhnya jadi tersebut memang menyebaban arus mudik dan balik Lebaran 2018 di sepanjang jalur pantura lebih lancar dibanding arus mudik/balik pada Lebaran sebelumnya.

Akan tetapi, di balik itu banyak pedagang skala mikro dan kecil di sepanjang jalan Semarang-Batang mengalami penurunan omzet secara tajam.

"Omzet penjualan toko kami menurun 50 persen lebih," kata Suparno, pemilik kios oleh-oleh di Jalan Semarang-Kendal, beberapa waktu lalu. 

Pada Lebaran 2017, ia mengungkapkan mampu menghimpun omzet penjualan hingga Rp300 juta, namun pada arus mudik dan balik Lebaran 2018 kurang dari Rp150 juta.

Ia mengkhawatirkan bila tol Batang-Semarang beroperasi pada akhir 2018 maka omzet penjualan pada musim libur akhir tahun ini juga bakal merosot. 

"Omzet penjualannya memang tidak sebesar libur lebaran, namun tetap jauh lebih besar dibandingkan volume penjualan akhir pekan," ujarnya.

Pembangunan jalan tol Trans Jawa yang dikebut oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo memang menjanjikan mobilitas yang lebih tinggi sehingga bakal menggerakkan lebih kencang perekonomian kawasan. 

Lebih dari itu, juga bakal mengurangi kemacetan arus lalu lintas di jalur konvensional, terutama di lintas darat pantai utara Jawa, yang selama ini menjadi biang ekonomi biaya tinggi.

Namun, di balik prospek cerah tersebut, penting pula untuk mengingatkan bahwa jangan sampai pembangunan infrastuktur menimbulkan korban di sektor lain. 

Apalagi bila korban tersebut adalah sektor usaha mikro dan kecil, yang selama ini diakui menjadi katup penyelamat ketika sektor perekonomian formal tidak mampu menampung angkatan kerja yang terus bertambah.

Bupati Batang Wihaji juga mendapat keluhan serupa dari pemilik warung. Pada pada arus mudik dan balik Lebaran 2018, usaha mikro, kecil, kuliner, dan usaha kreatif mengalami penurunan omzet hingga 60 persen karena rata-rata produk mereka yang dijual oleh pedagang di jalur pantura itu kutang laku.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan ada penambahan exit toll dan rest area yang menghubungkan objek wisata dengan menggunakan konsep TOD (Transit Oriented Development). Konsep itu bertujuan untuk menyelamatkan pelaku UMKM," katanya.

Untuk merealisasikan ide tersebut, langkah awal Pemerintah Kabupaten Batang bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IX Siluwuk menyusun konsep TOD di jalan tol KM 398, tepatnya di wilayah Pantai Celong, Kecamatan Banyuputih.

Disetujui Presiden
Menurut Wihaji, konsep TOD sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Pembangunan TOD menyasar lokasi pintu keluar tol (exit toll) dan area peristirahatan (rest area).

"Rencana tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan kami dengan Presiden. Pemkab Batang diminta mempersiapkan segala sesuatu untuk pendukungnya," katanya.

Di kawasan TOD, papar Wihaji, pengguna tol bisa langsung menikmati pemandangan pantai yang terintegrasi satu objek dengan fasilitas lain, yaitu jalan tol, UMKM, dan wisata sehingga keberadaannya mampu menggerakkan perekonomian wilayah.

"Karena lahannya milik PTPN maka kami harus memastikan segala persyaratannya. Kita akan menghubungkannya dengan master plan smart city yang di dalamnya ada UMKM dan wisata," katanya.

Sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan PTPN, BPJT, dan Jasa Marga, serta dinas terkait untuk merealisasikan konsep TOD.

Manajer PTPN IX Siluwuk Batang Moh. Fahrurozi mengatakan PTPN mendukung konsep TOD Pemkab Batang karena hal tersebut berkorelasi dengan bisnis PTPN IX.

"Kerja sama ini meliputi banyak aspek. Sesuai yang diajukan pemkab maka segera kita koordinasikan dengan PTPN Pusat untuk bersinergi," katanya. 

Fahrurozi menyatakan pihakanya akan mempelajari konsep kerja sama ini, apakah nantinya penyertaan modal itu berupa lahan, misalnya. 

PTPN tidak mempermasalahkan lahan digunakan untuk TOD, yang terpenting ada optimalisasi lahan yang menjanjikan hasil lebih prospektif.

Konsep TOD berupa pengembangan kawasan peristirahatan yang nantinya dapat menjadi sebuah kota baru (new city) dengan menambahkan beragam aktivitas bisnis, mulai dari pariwisata, wisata ekosistem biota laut, industri kreatif, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah yang terintegrasi di kawasan TOD. 

Pembangunan TOD diperkirakan menelan biaya puluhan bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Kendati berbiaya mahal, TOD yang diklaim merupakan satu-satunya di Indonesia ini kelak bakal menggerakkan perekonomian wilayah 

"TOD ini juga merupakan wujud pemihakan Pemkab Batang terhadap pelaku UMKM," katanya. Wihaji menyatakan TOD yang digagas Pemkab Batang mirip dengan konsep Japan Oriented Invesment Network.

Untuk mengeksplorasi potensi wisata Batang, Wihaji juga minta PT Waskita dan Jasa Marga menambah dua jalur keluar tol, yaitu di Desa Paskaran sebagai jalur wisata menuju objek wisata Bandar serta Dieng dan rest area di Desa Plelen.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar