Membebani, Biaya Administrasi Kartu Tani Dihapus

Selasa, 7 April 2015 19:12 WIB

ilustrasi petani

"Selain biaya administrasi, saldo minimal pemegang kartu tani di Bank Rakyat Indonesia juga sudah dihapus," katanya di Semarang, Selasa.

Ganjar menjelaskan bahwa kepastian penghapusan biaya administrasi dan saldo minimal kartu tani di BRI itu disampaikan langsung oleh Direktur BRI Djarot Kusumayakti melalui layanan pesan singkat telepon seluler.

Dalam pesan singkatnya kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Direktur BRI Djarot Kusumayakti meminta maaf karena hal tersebut terjadi semata-mata karena kealpaan pihak bank dalam mengubah parameter tabungan standar pada sistem sehingga masih dikenakan biaya administrasi dan saldo minimal pada kartu tani.

"Saya kalau tidak gratis minta putus (kerja sama) dan sekarang biaya administrasi dan saldo minimal pada kartu tani sudah dihapus," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Yudhi Sancoyo mengatakan bahwa petani diwajibkan membayar administrasi kartu tani di BRI sebesar Rp5.500 tiap bulannya dan juga harus ada saldo minimal di rekening yakni Rp50.000.

"Apapun alasannya, kewajiban membayar biaya administrasi dan saldo minimal tersebut sangat memberatkan para petani," katanya.

Menurut dia, Pemprov Jateng harus terus menyosialisasikan yang benar mengenai keberadaan kartu tani untuk para petani dan kelompok tani.

Seperti diwartakan, Pemprov Jateng yang bekerja sama dengan BRI mengujicobakan kartu tani untuk 300 petani di lapangan Desa Lebo, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang, Rabu (4/3).

Kartu tani ini diharapkan sebagai pengontrol stok pupuk serta mengantisipasi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi.

Guna menghindari terjadinya berbagai bentuk penyimpangan maka distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup dan para petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi harus teridentifikasi satu persatu.