"Masih tersisanya APBD murni itu sangat tidak wajar dan itu menunjukkan kalau kinerja Pemprov Jateng buruk karena masih banyak pekerjaan terkait infrastruktur yang belum diselesaikan," kata anggota Komisi C DPRD Jateng Alfasadun di Semarang, Kamis.
Menurut dia, SILPA sebesar Rp1,6 triliun dari APBD Murni Jateng 2013 itu merupakan sisa anggaran terbesar di Jateng sepanjang sejarah dan baru terjadi pada pemerintahan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
"Gubernur dinilai tidak mampu mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah di Jateng sehingga banyak program yang tidak dapat dilaksanakan oleh jajarannya," ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jateng itu.
Ia mengungkapkan bahwa masih tersisanya APBD Jateng 2013 itu akan berdampak pada pembahasan APBD perubahan yang segera dilakukan dalam waktu dekat.
"Besaran SILPA tidak akan mempengaruhi pembahasan anggaran perubahan, tapi pembahasannya nanti mungkin akan mengarah kepada pengurangan anggaran pada APBD perubahan, karena masih banyak pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh eksekutif," katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa adanya SILPA sebesar Rp1,6 triliun pada APBD Murni Jateng 2013 itu karena beberapa hal.
"Penyebabnya adalah saat ini kita sedang dalam masa transisi pemerintahan sehingga ada anggaran yang saya sesuaikan, bantuan sosial atau dana hibah tidak saya cairkan, dan pendapatan Pemprov Jateng sedang naik," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ia mengaku akan memanfaatkan sisa APBD murni yang ada untuk penanganan berbagai hal yang darurat dan konsentrasi pada bidang infrastruktur.