Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memastikan ketersediaan bahan baku pangan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu tetap terjaga melalui pemantauan rutin pada sejumlah distributor komoditas pangan strategis.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi di Purwokerto, Banyumas, Sabtu, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan di tengah potensi kenaikan harga bahan baku sebagai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Kalau kami memastikan bahwa pasokan di distributor itu aman, kami memastikan bahwa pelaku UMKM tetap bahan bakunya terpenuhi," kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi di Purwokerto, Banyumas, Sabtu.
Menurut dia, hasil pemantauan terakhir menunjukkan stok berbagai kebutuhan pokok di distributor masih mencukupi, mulai dari telur, tepung terigu, gula pasir, hingga minyak goreng.
Dalam hal ini, pemantauan tersebut dilakukan pada sejumlah distributor besar, seperti Perum Bulog, Rajawali Nusindo, hingga distributor swasta yang selama ini memasok kebutuhan pasar di Banyumas.
Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki ruang untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang, namun tidak dapat melakukan intervensi langsung ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu.
"Cuma yang jadi soal ketika harganya naik itu yang memang kami tidak bisa mengintervensi. Sampai hari ini hasil pantauan teman-teman di distributor untuk kebutuhan pangan masih aman," katanya.
Terkait keluhan masyarakat mengenai terbatasnya pasokan minyak goreng bersubsidi MinyaKita di sejumlah pasar tradisional, ia menilai kondisi tersebut lebih dipengaruhi persepsi publik yang menganggap minyak goreng secara umum langka ketika produk subsidi sulit ditemukan.
Padahal, kata dia, minyak goreng nonsubsidi atau premium masih tersedia cukup banyak, baik di pasar tradisional maupun gerai ritel modern, sehingga kebutuhan masyarakat maupun pelaku UMKM tetap dapat terpenuhi.
"Kadang-kadang masyarakat begitu melihat pasokan MinyaKita langka, persepsinya minyak itu tidak ada. Padahal minyak premium sebenarnya cukup di pasar-pasar tradisional maupun toko modern," katanya.
Lebih lanjut, ia mengakui hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki program stimulus khusus bagi UMKM dalam bentuk subsidi harga bahan baku. Kendati demikian, Pemkab Banyumas tetap berupaya menjaga rantai pasok dan kelancaran distribusi sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
"Stimulus memang belum ada. Kebijakan kami saat ini bagaimana rantai pasok tetap berjalan, distribusi pangan lancar, dan indikator pengendalian inflasi tetap terjaga," katanya.
Gatot mengharapkan stabilitas pasokan bahan pangan tersebut dapat menjaga keberlangsungan usaha UMKM, khususnya sektor kuliner dan pengolahan makanan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku di pasar.
Baca juga: Pemkab Banyumas sarankan UMKM menggunakan alternatif pengganti plastik