Solo (ANTARA) - Peternak ayam yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional (PPN) meminta pemerintah menjamin swasembada telur ayam yang sudah berhasil diwujudkan oleh para peternak dalam negeri.
“Hari ini kami mendeklarasikan bahwa kami para peternak saat ini sudah berhasil menghantarkan Indonesia pada kondisi swasembada telur. Produksi kami terus meningkat. Untuk itu, kami minta kepada pemerintah, khususnya seluruh kementerian, baik Kementerian Pertanian atau kementerian terkait, dalam rangka supaya kondisi swasembada telur ini dapat terjamin, terpelihara,” kata Presidium PINSAR Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.
Ia berharap pemerintah bersama dengan seluruh peternak rakyat bisa mempertahankan kondisi ketahanan pangan yang berdaulat.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya berpikir dan mendorong kepada peningkatan produksi, tetapi juga kami ingin pemerintah ikut serta menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga kami. Saat ini, karena adanya isu MBG (Makan Bergizi Gratis), kami para peternak ini secara otomatis tidak perlu harus didorong, dikomando. Kami selalu siap untuk menambah produksi kami,” katanya.
Dalam hal ini, ia berharap pemerintah memperkuat regulasi untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga telur ayam sehingga tidak terjadi ketimpangan di lapangan.
Sementara itu, menurut dia saat ini banyak telur yang tidak terserap dengan baik. Terutama selama adanya Makan Bergizi Gratis (MBG), dikatakannya, serapan telur tidak maksimal.
Padahal saat ini Indonesia tidak kekurangan telur. Sebaliknya, produksi nasional justru meledak hingga 18.000 ton atau sekitar 280 juta butir setiap harinya. Namun, melimpahnya pasokan ini tidak dibarengi dengan serapan pasar yang memadai.
“Kita sudah swasembada, produksi melimpah, tapi serapannya rendah, ditambah daya beli masyarakat yang sedang jatuh. Akibatnya apa? Harga telur menumpuk, harganya terpuruk hancur lebur,” katanya.
Salah satu pengurus Pinsar Suwardi mengatakan para peternak berharap banyak dengan adanya MBG untuk penyerapan telur, namun harapan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataan.
“Makanya dengan kehadiran MBG yang kemarin disampaikan Pak Prabowo betulnya program ini mulia, tetapi tidak dibarengi perencanaan yang baik sehingga dalam pengelolaan MBG, penggunaan asupan di dalamnya belum semua dapur mengikuti,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah segera melakukan tindakan darurat. Mereka menuntut regulasi yang tegas untuk menjaga ekosistem perunggasan dari hulu hingga hilir, termasuk menghidupkan kembali program penanganan stunting untuk menyerap stok telur.
Sebagai langkah lanjutan, para peternak akan mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian hingga Menko Pangan agar segera ada tindakan nyata di lapangan untuk menyelamatkan nasib peternak rakyat.
Ia berharap dengan terjaganya ekosistem perunggasan maka para peternak tetap bisa mempertahankan harga sesuai dengan harga acuan pemerintah.
“Harga di kandang minimal Rp25.000-26.500/kg,” katanya.