Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berkomitmen melanjutkan akses layanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat khususnya warga miskin melalui Program Universal Health Coverage (UHC) yang direalisasikan melalui kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Puji Winarti di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa program ini sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
"Kami berharap seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal tanpa terkendala biaya," katanya.
Menurut dia, hingga 1 Januari 2026, pencapaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99,53 persen atau sebanyak 314.775 jiwa dari total jumlah penduduk 316.276 jiwa.
Kepesertaan tersebut, kata dia, mencakup berbagai segmen mulai dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) APBN, PBI APBD, PBI swasta, hingga peserta mandiri.
Ia mengatakan tingginya pencapaian tersebut menunjukkan adanya kesuksesan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Pemkot, kata dia, merinci ikut menanggung premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat yang belum terakomodasi dalam skema penerima bantuan iuran dari Pemerintah pusat maupun swasta, serta tidak mampu membayar secara mandiri.
"Saat ini, terdapat 23,48 persen penduduk yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan besaran premi Rp37.800 per jiwa per bulan," katanya.
Puji Winarni mengatakan selama 2025, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembayaran premi tersebut mencapai sekitar Rp30 miliar.
"Anggaran ini diperuntukkan bagi 74.274 jiwa yang tergolong keluarga tidak mampu dan membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan," katanya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Purwokerto ajak peserta JKN lakukan skrining kesehatan