
Pemkot Pekalongan bersama empat daerah sepakat kelola sampah dengan investor China

Kota Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bersama empat daerah sepakat menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam pengelolaan sampah berbasis Waste to Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan investor asal China.
Wali Kota Pekalongan Afzab Arslan Djunaid di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa kesepakatan ini menjadi langkah strategis dan serius pemerintah daerah dalam menjawab persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi problem klasik hampir di seluruh daerah di Indonesia.
"Alhamdulillah, empat kota/kabupaten yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang sudah melakukan MoU. Sebenarnya banyak perusahaan yang sudah komunikasi dan mempresentasikan dengan kita tetapi yang benar-benar serius dan sudah sampai MoU ini baru perusahaan dari Tiongkok," katanya.
Investor yang menjadi mitra ini merupakan perusahaan Tiongkok di bawah naungan Chinese People Political Consultative Conference (Holding Company).
Proyek tersebut, kata dia, ditargetkan mulai terealisasi pada 2026 dengan skema kerja sama jangka panjang.
Ia mengatakan dalam nota kesepahaman itu juga telah disepakati lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Pekalongan karena Pemkot Pekalongan tidak lagi memiliki ketersediaan lahan untuk pembangunan instalasi berskala besar.
"Ini sudah termasuk penentuan tempat yaitu Kabupaten Pekalongan menyatakan kesiapan lahannya. Yang penting semuanya clean and clear agar bisa segera diimplementasikan," katanya.
Menurut dia, dengan keterbatasan anggaran daerah serta berkurangnya dana transfer ke daerah, kata dia, maka perlu dibutuhkan terobosan besar agar persoalan sampah tidak semakin membebani daerah apalagi di tengah situasi rawan bencana.
"Kalau mengandalkan APBD saja tentu berat. Alhamdulillah ada investor yang siap bekerjasama yang nantinya sampah yang dihasilkan dari empat daerah ini akan diolah menjadi energi listrik," katanya.
Ia mengatakan proyek Waste to Energy ini dirancang dengan masa kerja sama 20 tahun hingga 30 tahun sehingga komitmen lintas periode kepemimpinan menjadi hal mutlak agar hubungan kerja sama tidak berhenti di tengah jalan.
"Jangan sampai nanti ganti kepala daerah lalu minta adanya MoU baru lagi. Itu tidak 'fair' bagi investor karena mereka sudah berinvestasi besar dan serius," katanya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan melakukan perbaikan 226 RTLH dengan dana APBD 2026
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
