Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah meneguhkan semangat bela negara di Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 di Lapangan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Jumat.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Jateng dalam menumbuhkan dan memperkuat semangat bela negara.
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Sugeng Pamuji, Perwira Upacara Penyuluh Hukum Ahli Madya Agus Winoto dan Komandan Upacara Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Dodo Kurnianto.
Dalam kesempatan tersebut, Sugeng Pamuji membacakan Amanat Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025.
Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang dilandasi kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Bela negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya pertahanan secara fisik, tetapi juga diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai dengan peran dan profesi masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Sugeng.
Ia mengatakan di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, semangat bela negara harus terus diperkuat melalui integritas, etos kerja, serta kepatuhan terhadap hukum sebagai fondasi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia mengatakan aparatur negara memiliki peran strategis sebagai teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, khususnya melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah semakin memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja, serta berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan nasional di bidang hukum.