Solo (ANTARA) - Pengamat Sosial Amir Mahmud menyebut aparat perlu menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi Rabu (6/11) dengan hati-hati.
Kepada media di Solo, Jawa Tengah, Rabu, pemimpin Amir Mahmud Center ini mengingatkan kepada pemerintah untuk menyikapi aksi-aksi kontra Jokowi itu dengan mempertimbangkan kondisi saat penyambutan kepulangan Jokowi ke Solo usai purna Presiden RI.
"Kita melihat saat penyambutan kepulangan Jokowi itu ratusan ribu orang merayakannya. Artinya ada kelompok yang kontra tapi juga banyak yang pro Jokowi," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia pemerintah perlu bertindak untuk menenangkan kedua kelompok.
"Jangan sampai terjadi kegaduhan yang berkelanjutan," katanya.
Ia mengatakan meriahnya penyambutan kepulangan Jokowi tidak bisa dianggap sambil lalu oleh penegak hukum. Ia menilai banyaknya orang yang datang pada saat itu bisa saja menjadi bentuk kecintaan masyarakat pada sosok Jokowi.
Di sisi lain, dikatakannya, aksi demontrasi yang menuntut Jokowi perlu ditangani dengan hati-hati agar semua kelompok terwadahi aspirasinya.
"Tentu kita tidak mau terjadi huru-hara di Solo yang kita cintai ini. Karena itu, perlu juga kesadaran semua pihak untuk saling menjaga satu sama lainnya," katanya.
Ia mengatakan jangan sampai urusan politik yang sifatnya sementara justru menimbulkan pertengkaran.
Sebelumnya, ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok 212 berkumpul di depan Balai Kota Surakarta untuk melakukan aksi demonstrasi yang menuntut akuntabilitas pemerintah.
Koordinator Aksi dari elemen 212 Kabupaten Klaten Muhammad Syafi mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan, salah satunya meminta pertanggungjawaban selama kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara.
Selain itu, diharapkan pula pemerintahan saat ini lebih transparan dan bertanggung jawab.
Kepada media di Solo, Jawa Tengah, Rabu, pemimpin Amir Mahmud Center ini mengingatkan kepada pemerintah untuk menyikapi aksi-aksi kontra Jokowi itu dengan mempertimbangkan kondisi saat penyambutan kepulangan Jokowi ke Solo usai purna Presiden RI.
"Kita melihat saat penyambutan kepulangan Jokowi itu ratusan ribu orang merayakannya. Artinya ada kelompok yang kontra tapi juga banyak yang pro Jokowi," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia pemerintah perlu bertindak untuk menenangkan kedua kelompok.
"Jangan sampai terjadi kegaduhan yang berkelanjutan," katanya.
Ia mengatakan meriahnya penyambutan kepulangan Jokowi tidak bisa dianggap sambil lalu oleh penegak hukum. Ia menilai banyaknya orang yang datang pada saat itu bisa saja menjadi bentuk kecintaan masyarakat pada sosok Jokowi.
Di sisi lain, dikatakannya, aksi demontrasi yang menuntut Jokowi perlu ditangani dengan hati-hati agar semua kelompok terwadahi aspirasinya.
"Tentu kita tidak mau terjadi huru-hara di Solo yang kita cintai ini. Karena itu, perlu juga kesadaran semua pihak untuk saling menjaga satu sama lainnya," katanya.
Ia mengatakan jangan sampai urusan politik yang sifatnya sementara justru menimbulkan pertengkaran.
Sebelumnya, ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok 212 berkumpul di depan Balai Kota Surakarta untuk melakukan aksi demonstrasi yang menuntut akuntabilitas pemerintah.
Koordinator Aksi dari elemen 212 Kabupaten Klaten Muhammad Syafi mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan, salah satunya meminta pertanggungjawaban selama kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara.
Selain itu, diharapkan pula pemerintahan saat ini lebih transparan dan bertanggung jawab.