Ekonom UMS : BUMN dibutuhkan negara
Rabu, 7 Februari 2024 9:00 WIB
Ekonom asal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan. (ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi)
Solo (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menyebut BUMN dibutuhkan oleh negara karena memiliki fungsi yang strategis bagi perekonomian.
"BUMN itu strategis, nggak bisa seluruh sektor ekonomi kita serahkan ke mekanisme pasar," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut dia, keberadaan BUMN mempunyai dua sisi, yakni di satu sisi mencari keuntungan bagi pemerintah dan di sisi lain BUMN bisa menjalankan sektor tertentu jika sektor itu dianggap tidak menguntungkan bagi swasta.
"Contohnya dulu pesawat udara, kita punya Garuda Indonesia. Kalau misalnya ada anggapan bisnis transportasi udara belum menjanjikan ya kemudian BUMN harus masuk di situ," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, jika sudah banyak perusahaan swasta yang bergerak di sektor yang sama maka BUMN tidak boleh mendominasi.
Mengenai isu BUMN yang akan dijadikan koperasi, ia menilai praktiknya justru akan sulit.
"Maksudnya kan mengubah struktur organisasi kelembagaan apalagi perusahaan yang bisnis gitu ya, mengubah badan hukum kan susah juga. Kalau koperasi kepemilikannya kan anggota koperasi, itu terus siapa yang jadi anggota koperasi," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah ingin mendirikan koperasi akan lebih baik jika dengan konsep bisnis yang lebih sederhana, misalnya untuk menampung produk pertanian namun skalanya tetap nasional.
"Itu malah mungkin, jadi bikin baru. Bukan BUMN yang ada terus diubah jadi koperasi, itu malah rumit," katanya.
Salah satu sektor yang masih butuh perhatian pemerintah adalah perikanan mengingat keberadaan investor di sektor ini justru menyebabkan oligopoli. Untuk mengatur mekanisme pasarnya, menurut dia bisa dengan konsep koperasi.
"Oligopoli ini membuat harga menjadi tidak stabil, di sektor yang kayak gitu mungkin perlu BUMN atau dalam bentuk koperasi tapi dalam skala yang lebih besar," katanya.
Ia mengatakan yang menjadi kunci adalah apapun bentuknya, baik BUMN maupun koperasi maka pengelolaan harus profesional.
"Kuncinya kan pengelolaan harus profesional, koperasi kita itu kadang tidak jadi solusi tapi jadi sumber masalah karena tidak dikelola dengan baik," katanya.
"BUMN itu strategis, nggak bisa seluruh sektor ekonomi kita serahkan ke mekanisme pasar," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut dia, keberadaan BUMN mempunyai dua sisi, yakni di satu sisi mencari keuntungan bagi pemerintah dan di sisi lain BUMN bisa menjalankan sektor tertentu jika sektor itu dianggap tidak menguntungkan bagi swasta.
"Contohnya dulu pesawat udara, kita punya Garuda Indonesia. Kalau misalnya ada anggapan bisnis transportasi udara belum menjanjikan ya kemudian BUMN harus masuk di situ," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, jika sudah banyak perusahaan swasta yang bergerak di sektor yang sama maka BUMN tidak boleh mendominasi.
Mengenai isu BUMN yang akan dijadikan koperasi, ia menilai praktiknya justru akan sulit.
"Maksudnya kan mengubah struktur organisasi kelembagaan apalagi perusahaan yang bisnis gitu ya, mengubah badan hukum kan susah juga. Kalau koperasi kepemilikannya kan anggota koperasi, itu terus siapa yang jadi anggota koperasi," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah ingin mendirikan koperasi akan lebih baik jika dengan konsep bisnis yang lebih sederhana, misalnya untuk menampung produk pertanian namun skalanya tetap nasional.
"Itu malah mungkin, jadi bikin baru. Bukan BUMN yang ada terus diubah jadi koperasi, itu malah rumit," katanya.
Salah satu sektor yang masih butuh perhatian pemerintah adalah perikanan mengingat keberadaan investor di sektor ini justru menyebabkan oligopoli. Untuk mengatur mekanisme pasarnya, menurut dia bisa dengan konsep koperasi.
"Oligopoli ini membuat harga menjadi tidak stabil, di sektor yang kayak gitu mungkin perlu BUMN atau dalam bentuk koperasi tapi dalam skala yang lebih besar," katanya.
Ia mengatakan yang menjadi kunci adalah apapun bentuknya, baik BUMN maupun koperasi maka pengelolaan harus profesional.
"Kuncinya kan pengelolaan harus profesional, koperasi kita itu kadang tidak jadi solusi tapi jadi sumber masalah karena tidak dikelola dengan baik," katanya.
Pewarta : Aris Wasita
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
PIK 2026 resmi berjalan, DKPTI UMS dorong mahasiswa bangun usaha berbasis inovasi
14 February 2026 18:54 WIB
Ultimate Talk 7 IKA UMS dorong UMKM Muhammadiyah go internasional di era digital
14 February 2026 18:50 WIB
Arsitektur UMS gelar KKL di Labuan Bajo, mahasiswa kaji kampung adat hingga resort modern
14 February 2026 18:45 WIB
Mahasiswi FK UMS raih predikat peserta terbaik dalam kegiatan Indonesia Scientific Leadership Training
14 February 2026 18:41 WIB
Mahasiswa KKN-DIK UMS 2026 manfaatkan Smart Box untuk edukasi anti-bullying di SD MPK Pracimantoro
14 February 2026 17:41 WIB
Forum akademik FEB UMS bahas pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas pekerjaan di era global
12 February 2026 19:40 WIB
UMS tingkatkan profesionalisme dan dorong ormawa jadi organisasi berdampak
12 February 2026 19:06 WIB
Sosialisasi parenting mahasiswa KKN-Dik FKIP UMS dorong sinergi orang tua dan sekolah dalam mendidik anak
12 February 2026 18:07 WIB
Mahasiswa KKN-Dik FKIP UMS gelar program edukatif dan kreatif di TPA Al-Hawwa
12 February 2026 18:03 WIB
Terpopuler - Makro
Lihat Juga
Wagub : Pertumbuhan ekonomi Jateng tekan pengangguran dan angka kemiskinan
08 February 2026 5:51 WIB
HNSI Jatim ingatkan pengembangan energi pesisir harus cegah de-nelayanisasi
22 January 2026 3:13 WIB