Semarang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memetakan ketersediaan jaringan internet dan perangkat digital untuk kelancaran tahapan hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
"Di dalam Pemilu 2024 nanti banyak hal yang berhubungan dengan media digital, terkait digitalisasi informasi," kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Nanda, sapaan akrab Henry usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kota Semarang yang membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, dalam proses tahapan Pemilu 2024 banyak yang menggunakan sistem informasi, misalnya pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
"Pendaftaran PPK dan PPS kemarin kan menggunakan aplikasi, nanti mengunggah data pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) melalui aplikasi juga," kata Nanda.
Nantinya, kata dia, rekapitulasi daftar pemilih membutuhkan perangkat komputer terhubung jaringan internet yang dilengkapi dengan mesin "printer" dan "scanner".
Sesuai dengan aturan, kata dia, penyediaan sarana dan prasarana tersebut hingga jaringan internet diserahkan kepada bupati/wali kota untuk memfasilitasi di wilayah masing-masing.
"Terkait dengan pengelolaan, fasilitasi, seperti WiFi, mesin 'scanner', mesin 'printer', dan komputer agar pelaksanaan pemilu bisa maksimal," ujarnya.
Ia mengakui KPU memang tidak menyediakan anggaran sewa untuk penyediaan fasilitas tersebut, tetapi sudah disediakan pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan.
"Bukan setiap TPS, tapi kecamatan dan kelurahan. Kebutuhan di Kota Semarang ada 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Sejauh ini, sudah disediakan di tiap kecamatan dan kelurahan. Mungkin, kaitan dengan pengguna banyak, jaringan lemot. Ini kami sedang inventarisasi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Hermawan Sulis Sunarko menjelaskan pihaknya mengundang KPU dan PPK untuk mengetahui kondisi dan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Dalam hal ini KPU sudah berkoordinasi dengan pemerintah, dan dalam waktu 1-2 bulan akan ditindaklanjuti. Rata-rata kendalanya terkait dengan masalah internet," katanya.
Sulis berharap kendala yang disampaikan KPU, PPK, dan PPS bisa segera diselesaikan, baik masalah internet hingga sarana prasarana.
"Apalagi kan ada imbauan pusat bahwa stakeholder kecamatan dan kelurahan untuk memfasilitasi. Jadi, tugas pemerintah wilayah memfasilitasi semua kegiatan terkait persiapan Pemilu 2024," pungkasnya.
"Di dalam Pemilu 2024 nanti banyak hal yang berhubungan dengan media digital, terkait digitalisasi informasi," kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Nanda, sapaan akrab Henry usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kota Semarang yang membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, dalam proses tahapan Pemilu 2024 banyak yang menggunakan sistem informasi, misalnya pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
"Pendaftaran PPK dan PPS kemarin kan menggunakan aplikasi, nanti mengunggah data pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) melalui aplikasi juga," kata Nanda.
Nantinya, kata dia, rekapitulasi daftar pemilih membutuhkan perangkat komputer terhubung jaringan internet yang dilengkapi dengan mesin "printer" dan "scanner".
Sesuai dengan aturan, kata dia, penyediaan sarana dan prasarana tersebut hingga jaringan internet diserahkan kepada bupati/wali kota untuk memfasilitasi di wilayah masing-masing.
"Terkait dengan pengelolaan, fasilitasi, seperti WiFi, mesin 'scanner', mesin 'printer', dan komputer agar pelaksanaan pemilu bisa maksimal," ujarnya.
Ia mengakui KPU memang tidak menyediakan anggaran sewa untuk penyediaan fasilitas tersebut, tetapi sudah disediakan pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan.
"Bukan setiap TPS, tapi kecamatan dan kelurahan. Kebutuhan di Kota Semarang ada 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Sejauh ini, sudah disediakan di tiap kecamatan dan kelurahan. Mungkin, kaitan dengan pengguna banyak, jaringan lemot. Ini kami sedang inventarisasi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Hermawan Sulis Sunarko menjelaskan pihaknya mengundang KPU dan PPK untuk mengetahui kondisi dan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Dalam hal ini KPU sudah berkoordinasi dengan pemerintah, dan dalam waktu 1-2 bulan akan ditindaklanjuti. Rata-rata kendalanya terkait dengan masalah internet," katanya.
Sulis berharap kendala yang disampaikan KPU, PPK, dan PPS bisa segera diselesaikan, baik masalah internet hingga sarana prasarana.
"Apalagi kan ada imbauan pusat bahwa stakeholder kecamatan dan kelurahan untuk memfasilitasi. Jadi, tugas pemerintah wilayah memfasilitasi semua kegiatan terkait persiapan Pemilu 2024," pungkasnya.