Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan angka prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun 5 persen dari 21,6 persen pada tahun 2021 menjadi 16,6 persen pada tahun 2022.
"Penurunan angka prevalensi stunting harus menjadi target kinerja seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan para pemangku kepentingan terkait di Banyumas," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Terkait dengan hal itu, dia meminta seluruh OPD dan para pemangku kepentingan terkait untuk bisa terus merumuskan target tersebut, sehingga jika angka prevalensi stunting di Banyumas saat ini masih 16,6 persen berarti harus berhasil menurunkannya sebesar 2,6 persen untuk menuju target 14 persen pada tahun 2024 atau bahkan bisa lebih kecil lagi.
Kendati demikian, Bupati mengaku bangga karena setelah kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2022, seluruh OPD terkait bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) seperti intervensi terhadap gizi anak, rehab rumah, penyediaan air, dan sebagainya
"Saya juga meminta semua pihak untuk tetap bekerja keras dengan penuh semangat guna mencapai target nasional penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas Novita Sabjan mengatakan penanganan stunting di Banyumas masuk enam besar terbaik dari seluruh wilayah Jateng pada tahun 2022.
Menurut dia, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi balita stunting di Banyumas yang sebesar 16,6 persen itu di bawah angka Jateng yang mencapai 20,8 persen dan nasional yang sebanyak 21,6 persen.
"Prevalensi balita stunting untuk tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan 15 (20,8 persen) di bawah Provinsi Sulawesi Utara yang berada pada posisi 14 dengan prevalensi sebesar 20,5 persen," kata anggota Tim Konvergensi Penanganan Stunting Kabupaten Banyumas itu.
Ia mengatakan prevalensi balita stunting yang paling rendah se-Indonesia terdapat di Provinsi Bali sebesar 8,0 persen, sedangkan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3 persen.
Khusus di Jateng, kata dia, penurunan prevalensi stunting pada tahun 2022 terdapat di 15 kabupaten/kota dengan penurunan tertinggi terjadi di Kota Semarang yang mencapai 10,9 persen.
Di sisi lain, lanjut dia, ada sekitar 20 kabupaten di Jateng yang mengalami kenaikan kasus stunting pada tahun 2022.
"Tanpa kerja terpadu dari OPD terkait, stakeholder (pemangku kepentingan, red.), dan seluruh elemen masyarakat, saya kira sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan itu," kata Novita.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapeddalitbang) Kabupaten Banyumas Kristanta mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai kebijakan terkait penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, baik dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Selain itu, kata dia, berbagai program penanganan stunting di seluruh OPD terkait harus disinergikan dengan 15 desa lokus yang telah ditentukan.
"Dalam penanganan stunting tahun 2022, Pemkab Banyumas telah memilih 15 desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentunya. Desa lokus diampu oleh setiap OPD yang terlibat penanganan stunting," jelasnya.
Ia mengakui permasalahan yang dihadapi dalam penanganan stunting di antaranya masih kurangnya edukasi terkait keluarga berencana (KB), rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih belum maksimal, masih rendahnya rumah tangga yang mengolah limbah, dan pernikahan di bawah umur masih tinggi.
"Penurunan angka prevalensi stunting harus menjadi target kinerja seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan para pemangku kepentingan terkait di Banyumas," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Terkait dengan hal itu, dia meminta seluruh OPD dan para pemangku kepentingan terkait untuk bisa terus merumuskan target tersebut, sehingga jika angka prevalensi stunting di Banyumas saat ini masih 16,6 persen berarti harus berhasil menurunkannya sebesar 2,6 persen untuk menuju target 14 persen pada tahun 2024 atau bahkan bisa lebih kecil lagi.
Kendati demikian, Bupati mengaku bangga karena setelah kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2022, seluruh OPD terkait bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) seperti intervensi terhadap gizi anak, rehab rumah, penyediaan air, dan sebagainya
"Saya juga meminta semua pihak untuk tetap bekerja keras dengan penuh semangat guna mencapai target nasional penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas Novita Sabjan mengatakan penanganan stunting di Banyumas masuk enam besar terbaik dari seluruh wilayah Jateng pada tahun 2022.
Menurut dia, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi balita stunting di Banyumas yang sebesar 16,6 persen itu di bawah angka Jateng yang mencapai 20,8 persen dan nasional yang sebanyak 21,6 persen.
"Prevalensi balita stunting untuk tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan 15 (20,8 persen) di bawah Provinsi Sulawesi Utara yang berada pada posisi 14 dengan prevalensi sebesar 20,5 persen," kata anggota Tim Konvergensi Penanganan Stunting Kabupaten Banyumas itu.
Ia mengatakan prevalensi balita stunting yang paling rendah se-Indonesia terdapat di Provinsi Bali sebesar 8,0 persen, sedangkan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3 persen.
Khusus di Jateng, kata dia, penurunan prevalensi stunting pada tahun 2022 terdapat di 15 kabupaten/kota dengan penurunan tertinggi terjadi di Kota Semarang yang mencapai 10,9 persen.
Di sisi lain, lanjut dia, ada sekitar 20 kabupaten di Jateng yang mengalami kenaikan kasus stunting pada tahun 2022.
"Tanpa kerja terpadu dari OPD terkait, stakeholder (pemangku kepentingan, red.), dan seluruh elemen masyarakat, saya kira sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan itu," kata Novita.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapeddalitbang) Kabupaten Banyumas Kristanta mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai kebijakan terkait penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, baik dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Selain itu, kata dia, berbagai program penanganan stunting di seluruh OPD terkait harus disinergikan dengan 15 desa lokus yang telah ditentukan.
"Dalam penanganan stunting tahun 2022, Pemkab Banyumas telah memilih 15 desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentunya. Desa lokus diampu oleh setiap OPD yang terlibat penanganan stunting," jelasnya.
Ia mengakui permasalahan yang dihadapi dalam penanganan stunting di antaranya masih kurangnya edukasi terkait keluarga berencana (KB), rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih belum maksimal, masih rendahnya rumah tangga yang mengolah limbah, dan pernikahan di bawah umur masih tinggi.