Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, melakukan program penimbangan balita secara serentak sebagai upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka, sekaligus menekan kasus kekerdilan anak (stunting).
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi rejeki di Batang, Jumat, mengatakan bahwa penimbangan balita secara serentak ini merupakan bagian dari ikhtiar menurunkan angka kasus kekerdilan pada anak di daerah setempat.
"Berdasarkan hasil validasi data menunjukkan bahwa sebanyak 82,24 persen dari total 47.684 balita sudah dilakukan penimbangan," katanya.
Saat ini pihaknya masih menelusuri sekitar 17 persen balita yang belum ditimbang.
Pada pencegahan kasus kekerdilan pada anak ini, kata dia, pihaknya akan menggunakan dua metode yaitu survei elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e--PPGBM) dan Studi Status Gizi Indonesia (SGGI).
Ia mengatakan berdasar kegiatan studi status gizi Indonesia yang dilakukan pada 2022 menunjukkan bahwa hanya 1,2 persen dari 58 ribu balita yang diambil sebagai sampel.
Namun, kata dia, pada metode kedua yaitu e-PPGBM menunjukkan bahwa 68 persen dari 58 ribu balita yang sudah terukur mengalami penurunan setiap bulan. "Pengukuran mulai dari akhir 2021 sebesar 14,7 persen dan pada akhir 2022 turun menjadi 11,3 persen," kata Lani Dwi Rejeki.
Untuk membantu mengatasi kasus kekerdilan anak, kata dia, pemkab melakukan kerja sama dengan Forkopimda dan beberapa perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kami berkolaborasi untuk memenuhi arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo dalam upaya mencapai target zero stunting pada 2024," katanya.
Lani Dwi Rejekii menambahkan sudah ada sejumlah perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam mengatasi persoalan kasus kekerdilan pada anak, di antaranya PT Bhimasena Power Indonesia, Perumda Air Minum Sendang Kamulyan, dan Bank Jateng.
Baca juga: Kemenkes: Lima dari 10 ibu hamil anemia potensi lahirkan anak stunting
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi rejeki di Batang, Jumat, mengatakan bahwa penimbangan balita secara serentak ini merupakan bagian dari ikhtiar menurunkan angka kasus kekerdilan pada anak di daerah setempat.
"Berdasarkan hasil validasi data menunjukkan bahwa sebanyak 82,24 persen dari total 47.684 balita sudah dilakukan penimbangan," katanya.
Saat ini pihaknya masih menelusuri sekitar 17 persen balita yang belum ditimbang.
Pada pencegahan kasus kekerdilan pada anak ini, kata dia, pihaknya akan menggunakan dua metode yaitu survei elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e--PPGBM) dan Studi Status Gizi Indonesia (SGGI).
Ia mengatakan berdasar kegiatan studi status gizi Indonesia yang dilakukan pada 2022 menunjukkan bahwa hanya 1,2 persen dari 58 ribu balita yang diambil sebagai sampel.
Namun, kata dia, pada metode kedua yaitu e-PPGBM menunjukkan bahwa 68 persen dari 58 ribu balita yang sudah terukur mengalami penurunan setiap bulan. "Pengukuran mulai dari akhir 2021 sebesar 14,7 persen dan pada akhir 2022 turun menjadi 11,3 persen," kata Lani Dwi Rejeki.
Untuk membantu mengatasi kasus kekerdilan anak, kata dia, pemkab melakukan kerja sama dengan Forkopimda dan beberapa perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kami berkolaborasi untuk memenuhi arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo dalam upaya mencapai target zero stunting pada 2024," katanya.
Lani Dwi Rejekii menambahkan sudah ada sejumlah perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam mengatasi persoalan kasus kekerdilan pada anak, di antaranya PT Bhimasena Power Indonesia, Perumda Air Minum Sendang Kamulyan, dan Bank Jateng.
Baca juga: Kemenkes: Lima dari 10 ibu hamil anemia potensi lahirkan anak stunting