Pekalongan (ANTARA) - Kantor Cabang Utama PT Pos Indonesia Pekalongan, Jawa Tengah, telah menyalurkan bantuan subsidi upah bagi 11.340 pekerja dari 12.483 pekerja yang tercatat sebagai penerima bantuan itu.
Deputi EGM Kantor Cabang Utama PT Pos Pekalongan Yudi Bayu Wardana di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa BSU para pekerja tersebut sudah mulai disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sejak Oktober 2022 tetapi hingga November 2022 masih ada yang belum mencairkan bantuan itu.
"Masih ada sisa pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima aktif belum bisa kami berikan karena belum memenuhi syarat yang ditentukan," katanya.
Dikatakan, BSU ini berbeda dengan bantuan sosial lainnya sehingga PT Pos Pekalongan hanya mengantongi nomor induk kependudukan (NIK) untuk melihat data diri secara rinci para penerima bantuan itu.
"Kami meminta pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan belum menerima BSU agar bisa melakukan pengecekan langsung baik melalui laman website https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id./," katanya.
Selain itu, kata dia, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay ataupun datang langsung ke kantor pos utama terdekat.
Menurut Yudi Bayu Wardana, sangat disayangkan jika penerima tidak mengambil bantuan yang telah disediakan oleh Pemerintah pusat ini karena kondisi ekonomi saat ini masih cenderung belum stabil.
Bagi penerima BSU yang sudah tidak bekerja dari perusahaan yang mendaftarkan, mereka masih berhak menerima bantuan tersebut karena hingga saat ini belum ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait jangka waktu pengambilan.
"Ini sangat berarti jangan sampai tidak tahu mereka jadi tidak dapat. Kami mengajak pekerja yang punya BPJS Ketenagakerjaan, bisa segera melakukan pengecekan, jika terdaftar, langsung diurus," katanya.
Deputi EGM Kantor Cabang Utama PT Pos Pekalongan Yudi Bayu Wardana di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa BSU para pekerja tersebut sudah mulai disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sejak Oktober 2022 tetapi hingga November 2022 masih ada yang belum mencairkan bantuan itu.
"Masih ada sisa pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima aktif belum bisa kami berikan karena belum memenuhi syarat yang ditentukan," katanya.
Dikatakan, BSU ini berbeda dengan bantuan sosial lainnya sehingga PT Pos Pekalongan hanya mengantongi nomor induk kependudukan (NIK) untuk melihat data diri secara rinci para penerima bantuan itu.
"Kami meminta pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan belum menerima BSU agar bisa melakukan pengecekan langsung baik melalui laman website https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id./," katanya.
Selain itu, kata dia, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay ataupun datang langsung ke kantor pos utama terdekat.
Menurut Yudi Bayu Wardana, sangat disayangkan jika penerima tidak mengambil bantuan yang telah disediakan oleh Pemerintah pusat ini karena kondisi ekonomi saat ini masih cenderung belum stabil.
Bagi penerima BSU yang sudah tidak bekerja dari perusahaan yang mendaftarkan, mereka masih berhak menerima bantuan tersebut karena hingga saat ini belum ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait jangka waktu pengambilan.
"Ini sangat berarti jangan sampai tidak tahu mereka jadi tidak dapat. Kami mengajak pekerja yang punya BPJS Ketenagakerjaan, bisa segera melakukan pengecekan, jika terdaftar, langsung diurus," katanya.