Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tindak pidana pencucian uang dan pengadaan terorisme salah satunya terkait transparansi pemilik manfaat bagi notaris dan korporasi.
"Kemenkumham terus memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaporan pemilik manfaat korporasi, sehingga ke depan pemilik korporasi dapat segera melaporkan pemilik manfaat melalui aplikasi AHU online guna menjamin keterbukaan informasi," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A. Yuspahruddin.
Salah satu upaya yang dilakukan Ditjen AHU-Kumham Jateng degan menggelar diseminasi kebijakan pelaporan pemilik manfaat kepada korporasi di wilayah Periode II Tahun 2021 di Bandungan, Rabu (15/9).
Kegiatan yang dibuka secara virtual oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muhzar tersebut, mengambil tema Kesadaran Pelaporan Pemilik Manfaat bagi Notaris dan Korporasi guna Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendana Terorisme.
"Peran Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM di antaranya melaksanakan fungsi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pencegahan tidak pidana di Indonesia khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dimana salah satunya terkait transparansi pemilik manfaat bagi notaris dan korporasi," ujarnya.
Yuspahruddin berharap setelah diseminasi dilaksanakan, akan ada peningkatan pelaporan pemilik manfaat guna mendukung pemerintah dalam berkomitmen menjaga iklim investasi yang bersih.
Tidak bisa dipungkiri, kata dia, notaris dan korporasi sebagai mitra kerja Kanwil Kemenkumham Jateng memiliki potensi bersinggungan secara tidak langsung terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanan terorisme.
"Tidak menutup kemungkinan ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan notaris dan korporasi melakukan praktik ilegal mereka. Di sinilah kemudian dituntut peran aktif notaris dan korporasi untuk mendeteksi adanya kemungkinan itu dan melaporkan kepada pihak berwajib," katanya.
Dirjen AHU Cahyo mengatakan untuk memberikan jaminan bahwa investor dilindungi Indonesia harus menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) atau sebuah lembaga yang didirikan untuk menetapkan standar yang efektif dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional.
"Karena dunia mengikuti standar, jadi kalau kita mau 'main' di tataran global maka kita harus ikut standar dunia ini. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk pencucian uang atau pendanaan teroris," katanya.
Menurutnya negara harus memastikan bahwa ada informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang kepemilikan manfaat dan kendali badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh otoritas yang berwenang.
Negara-negara yang memiliki badan hukum yang dapat menerbitkan saham atas unjuk atau waran saham atas unjuk, atau yang mengizinkan pemegang saham calon atau direktur calon, harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris.
"Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke informasi kepemilikan manfaat dan pengendalian oleh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) yang melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22," katanya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel secara virtual dengan mengundang 2 (dua) narasumber yaitu Winanato Wiryomartani dari Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Andhesthi Rarasati dari PPATK.
Turut hadir pada pembukaan di Kantor Wilayah Sesditjen AHU Mohamad Aliamsyah, Kadiv Administrasi Jusman, Kadiv Yankumham Bambang Setyabudi, Plt. Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto beserta Direktur TI Ditjen AHU Sri Yuliani, Kurator Ahli Utama Lilik Sri Haryanto, dan Ketua Pengwil INI Jateng Widhi Handoko.
Baca juga: Kemenkumham Jateng-Pemkab Wonosobo gelar Rakor Penyusunan Program Pembentukan Perda
Baca juga: Yuk adukan masalah terkait HAM ke Yankomas
"Kemenkumham terus memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaporan pemilik manfaat korporasi, sehingga ke depan pemilik korporasi dapat segera melaporkan pemilik manfaat melalui aplikasi AHU online guna menjamin keterbukaan informasi," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A. Yuspahruddin.
Salah satu upaya yang dilakukan Ditjen AHU-Kumham Jateng degan menggelar diseminasi kebijakan pelaporan pemilik manfaat kepada korporasi di wilayah Periode II Tahun 2021 di Bandungan, Rabu (15/9).
Kegiatan yang dibuka secara virtual oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muhzar tersebut, mengambil tema Kesadaran Pelaporan Pemilik Manfaat bagi Notaris dan Korporasi guna Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendana Terorisme.
"Peran Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM di antaranya melaksanakan fungsi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pencegahan tidak pidana di Indonesia khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dimana salah satunya terkait transparansi pemilik manfaat bagi notaris dan korporasi," ujarnya.
Yuspahruddin berharap setelah diseminasi dilaksanakan, akan ada peningkatan pelaporan pemilik manfaat guna mendukung pemerintah dalam berkomitmen menjaga iklim investasi yang bersih.
Tidak bisa dipungkiri, kata dia, notaris dan korporasi sebagai mitra kerja Kanwil Kemenkumham Jateng memiliki potensi bersinggungan secara tidak langsung terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanan terorisme.
"Tidak menutup kemungkinan ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan notaris dan korporasi melakukan praktik ilegal mereka. Di sinilah kemudian dituntut peran aktif notaris dan korporasi untuk mendeteksi adanya kemungkinan itu dan melaporkan kepada pihak berwajib," katanya.
Dirjen AHU Cahyo mengatakan untuk memberikan jaminan bahwa investor dilindungi Indonesia harus menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) atau sebuah lembaga yang didirikan untuk menetapkan standar yang efektif dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional.
"Karena dunia mengikuti standar, jadi kalau kita mau 'main' di tataran global maka kita harus ikut standar dunia ini. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk pencucian uang atau pendanaan teroris," katanya.
Menurutnya negara harus memastikan bahwa ada informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang kepemilikan manfaat dan kendali badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh otoritas yang berwenang.
Negara-negara yang memiliki badan hukum yang dapat menerbitkan saham atas unjuk atau waran saham atas unjuk, atau yang mengizinkan pemegang saham calon atau direktur calon, harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris.
"Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke informasi kepemilikan manfaat dan pengendalian oleh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) yang melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22," katanya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel secara virtual dengan mengundang 2 (dua) narasumber yaitu Winanato Wiryomartani dari Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Andhesthi Rarasati dari PPATK.
Turut hadir pada pembukaan di Kantor Wilayah Sesditjen AHU Mohamad Aliamsyah, Kadiv Administrasi Jusman, Kadiv Yankumham Bambang Setyabudi, Plt. Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto beserta Direktur TI Ditjen AHU Sri Yuliani, Kurator Ahli Utama Lilik Sri Haryanto, dan Ketua Pengwil INI Jateng Widhi Handoko.
Baca juga: Kemenkumham Jateng-Pemkab Wonosobo gelar Rakor Penyusunan Program Pembentukan Perda
Baca juga: Yuk adukan masalah terkait HAM ke Yankomas